RI News Portal. Padang, 29 Juli 2025 — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang simpang siur terkait insiden yang terjadi di sebuah rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang. Seruan ini disampaikannya sebagai bentuk respons preventif terhadap potensi gesekan sosial yang bisa muncul akibat informasi yang belum diverifikasi secara resmi.
Dalam keterangannya di Padang, Selasa (29/7/2025), Gubernur Mahyeldi menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan kondusifitas daerah. “Kita minta semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi dengan informasi yang tidak bertanggung jawab. Itu penting untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut telah dilakukan oleh pihak-pihak berwenang secara menyeluruh dan proporsional, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota hingga provinsi. Pihak kepolisian dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) juga dilibatkan dalam proses mediasi dan klarifikasi.
“Semua pihak telah bergerak sesuai fungsinya masing-masing. Alhamdulillah, permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan secara cepat,” imbuhnya.
Insiden yang sempat mengundang perhatian publik ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara aparat pemerintahan, penegak hukum, serta unsur masyarakat sipil dalam mencegah dan meredam potensi konflik berbasis isu sensitif, terutama yang menyangkut keberagaman agama dan keyakinan.
Mahyeldi juga mengajak masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya aspek-aspek dugaan pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum, sesuai dengan asas negara hukum yang menjunjung tinggi proses due process of law. “Terkait indikasi pelanggaran hukum, saya menghimbau masyarakat untuk mempercayakan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.
Insiden ini membuka ruang refleksi atas pentingnya penguatan literasi sosial dan keberagaman di tingkat komunitas lokal. Dari perspektif studi konflik dan kebijakan publik, imbauan Gubernur Mahyeldi merepresentasikan model kepemimpinan responsif dalam meredam eskalasi ketegangan. Upaya tersebut dapat dikaji sebagai bentuk governance responsif terhadap pluralisme, dengan pendekatan yang mengedepankan koordinasi antarlembaga dan penguatan sistem deteksi dini konflik sosial.
Selain itu, keterlibatan FKUB dalam penyelesaian kasus ini menandakan keberfungsian lembaga sosial keagamaan sebagai aktor mediasi dan rekonsiliasi dalam konteks tata kelola keberagaman. Dalam kerangka teoritik, ini sejalan dengan pendekatan deliberatif dalam demokrasi lokal yang menempatkan dialog antar kelompok sebagai fondasi kohesi sosial.
Sebagai catatan penting, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bersifat provokatif di era digital dapat menjadi pemicu ketegangan horizontal. Oleh karena itu, seruan untuk menahan diri juga dapat dimaknai sebagai langkah penguatan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab dalam ruang publik digital.
Imbauan Gubernur Mahyeldi menunjukkan respons politik yang konstruktif dan berorientasi pada stabilitas sosial. Langkah ini patut diapresiasi sebagai contoh praktik kepemimpinan yang tidak hanya mengandalkan mekanisme administratif, tetapi juga membangun narasi moral bagi publik untuk tetap berpijak pada semangat toleransi dan hukum dalam menyikapi dinamika sosial keagamaan yang kompleks.
Pewarta : Sami S
