RI News Portal. Lampung Timur, 29 Juli 2025 – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu kesehatan hewan di Lapangan Desa Wonokarto, Kecamatan Sekampung, pada Selasa (29/7/2025). Kegiatan ini tidak hanya menjadi agenda pelayanan publik, tetapi juga menjadi intervensi strategis dalam menjaga kesehatan hewan ternak sekaligus menanggulangi potensi penyebaran penyakit zoonosis, khususnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Sekampung Suparman, Kapolsek AKP Eko Budiarto, Danramil Sekampung, Kepala Desa Wonokarto Jarwanto, serta masyarakat dan para peternak dari berbagai wilayah di Kecamatan Sekampung. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini menandakan tingginya kepedulian terhadap kesehatan hewan sebagai bagian integral dari ketahanan pangan lokal.
Dalam sambutannya, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Timur, KMS Tohir Hanafi, menekankan pentingnya langkah preventif dalam meminimalisasi dampak penyakit ternak terhadap ekonomi masyarakat. Ia menyoroti fakta bahwa Lampung Timur memiliki potensi besar sebagai sentra peternakan, namun potensi tersebut bisa runtuh jika penyakit seperti PMK tidak ditangani secara serius.
“Penyakit seperti PMK dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar jika tidak ditangani cepat dan tepat. Pelayanan gratis hari ini termasuk vaksinasi, pengobatan ternak sakit, pemberian vitamin dan obat cacing, hingga pemeriksaan kebuntingan dan inseminasi buatan,” ujar Hanafi.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam program-program kesehatan hewan yang difasilitasi pemerintah dan menjaga komunikasi yang intensif dengan tenaga medis veteriner yang telah ditempatkan di tingkat desa.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, hingga saat ini Lampung Timur telah menerima alokasi vaksin PMK sebanyak 35.000 dosis, dan 22.500 dosis telah berhasil didistribusikan. Vaksinasi akan terus dilakukan secara bertahap guna menciptakan kekebalan kelompok (herd immunity) pada populasi ternak.
“Pencegahan PMK harus dilakukan secara konsisten, seperti halnya vaksin COVID-19. Perlu vaksinasi bertahap agar imunitas ternak benar-benar terbentuk,” ungkap Lili Mawarti.
Meskipun kasus PMK di wilayah ini telah nihil, ia menekankan bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga mengingat sifat virus PMK yang sangat menular. Lili juga memuji kesadaran masyarakat Desa Wonokarto yang aktif mengikutsertakan ternaknya dalam program vaksinasi dan pengobatan.
Plt Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Lampung Timur, Dwi Giyarti, menegaskan bahwa pelayanan terpadu ini merupakan tahap awal dari program kesehatan hewan yang akan diperluas ke seluruh kecamatan. Ia menyebutkan bahwa target awal kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan terhadap 400–500 ekor ternak, meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung sempat membatasi jumlah kehadiran.
“Petugas tetap akan turun langsung ke rumah-rumah peternak agar tidak ada yang tertinggal. Ini bentuk komitmen kami dalam mewujudkan Lampung Timur sebagai lumbung ternak yang sehat dan produktif,” jelasnya.
Dwi menambahkan bahwa keberhasilan sektor peternakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah ternak, melainkan juga kualitas kesehatan dan manajemen pemeliharaannya. Oleh karena itu, program seperti ini sangat penting untuk mendukung keberlanjutan produksi dan peningkatan kesejahteraan peternak lokal.
Kegiatan pelayanan ini mencakup berbagai layanan utama seperti vaksinasi PMK, pemberian vitamin dan obat cacing, pengobatan hewan sakit, pemeriksaan kebuntingan, inseminasi buatan (IB), serta penyuluhan peternakan. Kegiatan ini menjadi contoh konkret sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat dalam mendukung program strategis Lampung Timur Makmur serta memperkuat ketahanan pangan daerah berbasis ternak.
Kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan di Desa Wonokarto mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dalam sektor peternakan: sinergi kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan intervensi berbasis data. Dalam konteks pembangunan daerah, kegiatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada poin ke-2 (Zero Hunger), poin ke-3 (Good Health and Well-being), dan poin ke-17 (Partnerships for the Goals).
Intervensi kesehatan hewan seperti ini penting untuk terus dilakukan secara berkala dan berbasis riset lapangan, guna menjamin kualitas hasil ternak, efisiensi produksi, serta meminimalkan potensi wabah yang dapat merugikan sektor ekonomi dan pangan lokal. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan model seperti ini sebagai standar pelayanan rutin dan menyeluruh di masa mendatang.
Pewarta : Lii
