RI News Portal. Semarang, 28 Juli 2025 — Gubernur Jawa Tengah, Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah di Gedung DPRD Jateng, Senin (28/7), yang secara khusus mengagendakan penjelasan gubernur terhadap dokumen kebijakan anggaran tersebut.
“Fokus utama untuk Rancangan Perubahan APBD 2025 adalah infrastruktur. Peningkatan infrastruktur ini kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” ujar Luthfi dalam pidatonya.
Rancangan Perubahan APBD 2025 mencatat proyeksi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp88,4 miliar, dari Rp24,49 triliun menjadi Rp24,57 triliun. Kenaikan tersebut utamanya bersumber dari peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama rumah sakit, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.
Sementara itu, alokasi belanja daerah juga mengalami kenaikan sebesar Rp303,1 miliar, dari Rp24,85 triliun menjadi Rp25,15 triliun. Kenaikan belanja tersebut diarahkan untuk mendanai berbagai program strategis daerah, di antaranya:
- Program Speling (Dokter Spesialis Keliling) sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan di daerah terpencil,
- Program perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan,
- Pembangunan sektor pendidikan dan konservasi lingkungan,
- Penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dan bantuan sosial.
Baca juga : Wapres Gibran Tinjau Sekolah Rakyat di Pekanbaru: Komitmen Evaluatif terhadap Pemerataan Akses Pendidikan
Menurut Gubernur Luthfi, arah kebijakan pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan digital. Infrastruktur yang dimaksud mencakup:
- Rehabilitasi pelabuhan dan dermaga perikanan untuk penguatan sektor kelautan,
- Perluasan jaringan internet di desa dan kecamatan untuk mendukung literasi digital dan pendidikan jarak jauh,
- Bantuan keuangan infrastruktur ke tingkat kabupaten/kota dan desa untuk pemerataan pembangunan.
Secara khusus, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ditujukan untuk membuka akses ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antarwilayah. “Kita bantu jalan dan jembatan yang punya impact pada perekonomian,” ungkapnya.
Selain infrastruktur konektivitas, Pemprov Jateng juga menekankan pentingnya perbaikan sistem irigasi sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan. Program pengadaan mobile pump, pembangunan embung, serta rehabilitasi jaringan irigasi sekunder dan tersier, disebut sebagai langkah kunci menuju swasembada pangan.
“Jaringan irigasi ini penting. Sekunder, primer, tersier harus tersambung agar swasembada pangan terwujud. Sehingga tidak ada istilah masyarakat pertanian tidak mendapatkan irigasi,” ujar Luthfi dengan nada optimistis.
Kebijakan fiskal yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur secara terintegrasi ini menjadi cerminan dari paradigma pembangunan berkelanjutan di level provinsi. Luthfi menyampaikan harapannya agar rancangan ini segera mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga perangkat daerah bisa segera mengimplementasikan program-program prioritas tersebut.
“Semoga Allah SWT meridhoi pengabdian kita dan bermanfaat untuk masyarakat kita, dalam rangka membangun Jawa Tengah maju, berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Secara normatif, arah kebijakan perubahan APBD Jateng 2025 memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan fisik dengan pembangunan manusia dan lingkungan. Dengan pendekatan fiskal yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan strategis daerah, upaya ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good local governance), sekaligus menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional jangka panjang.
Pewarta : Miftahkul Ma’na
