RI News Portal. Melawi, Kalimantan Barat — Kepolisian Resor (Polres) Melawi kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan anggaran negara. Pada Triwulan II Tahun 2025, Polres Melawi meraih peringkat pertama dalam penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk kategori satuan kerja dengan pagu anggaran di atas Rp10 miliar. Penilaian ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Sintang sebagai bagian dari evaluasi rutin atas kinerja fiskal kementerian/lembaga.
Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Kepala KPPN Sintang, Sukarno, didampingi Gede Budi Wiguna, kepada Kapolres Melawi, AKBP Harris Batara Simbolon, di ruang kerja Kapolres pada Rabu (23/7). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolres Kompol Aang Permana dan Kasi Keuangan Aipda Noto Raharjo.
Dalam sambutannya, Kapolres Melawi menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen institusinya terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik. “Kami berkomitmen menjamin pengelolaan keuangan negara yang sehat dan sesuai aturan. Penghargaan ini tentu memacu kami untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menyatakan bahwa penghargaan IKPA bukan hanya simbol formal, melainkan indikator kinerja nyata yang mencerminkan sinergi antara perencanaan anggaran, realisasi belanja, serta pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Menurutnya, akuntabilitas bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga elemen penting dalam efektivitas operasional institusi publik.
Kepala KPPN Sintang, Sukarno, memberikan apresiasi atas capaian tersebut dan menilai bahwa Polres Melawi secara konsisten menunjukkan performa anggaran yang tinggi. “Polres Melawi meraih peringkat pertama IKPA dengan nilai tertinggi di kategori satuan kerja pagu besar. Bahkan, beberapa indikator seperti kualitas pelaksanaan anggaran meraih skor rata-rata 100 persen,” jelasnya.
Sebagai catatan, IKPA merupakan sistem evaluasi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja. Penilaian IKPA mencakup aspek ketepatan waktu penyerapan anggaran, kesesuaian dengan rencana kegiatan, ketepatan pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan dan pembayaran.
Pencapaian Polres Melawi ini menunjukkan relevansi pendekatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas fiskal di lingkungan kepolisian. Dalam konteks desentralisasi anggaran dan pengawasan publik yang meningkat, keberhasilan institusi penegak hukum dalam pengelolaan anggaran negara merupakan hal strategis untuk memperkuat legitimasi institusi di mata masyarakat.
KPPN Sintang, dalam hal ini, menegaskan komitmen untuk terus mendukung pembinaan dan sinergi antarlembaga. “KPPN Sintang siap terus bersinergi agar pengelolaan anggaran mendukung operasional satuan kerja secara maksimal. Kami berharap capaian ini bisa menjadi contoh bagi satuan kerja lainnya di wilayah Kalimantan Barat,” tutup Sukarno.
Penghargaan IKPA yang diraih Polres Melawi menunjukkan integrasi antara tata kelola keuangan yang baik (good financial governance) dengan peningkatan kinerja kelembagaan. Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan seperti ini dapat direplikasi melalui penguatan sistem monitoring dan pelatihan berkelanjutan, serta didorong oleh kepemimpinan transformasional yang mampu mendorong budaya kerja berbasis kinerja (performance-based budgeting).
Pewarta : Lisa Susanti
