RI News Portal. Lampung Timur, 22 Juli 2025 — Polres Lampung Timur mengadakan rapat koordinasi (Rakor) Analisis dan Evaluasi (ANEV) program Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas jagung. Kegiatan ini berlangsung di Aula Rupatama Presisi Polres Lampung Timur dan diikuti secara virtual melalui zoom meeting oleh berbagai pemangku kepentingan.
Rakor ini dihadiri oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, Kepala Kantor Cabang Bulog Metro, Harmein Indra Pohan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH), Tri Wibowo, serta Kepala BPS Lampung Timur, Zulkifli, S.ST., M.M. Forkopimda Lampung Timur juga turut berpartisipasi, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan.
Dalam forum ini, dibahas target strategis peningkatan produktivitas jagung nasional, dengan sasaran penanaman 1 juta hektar lahan dan produksi hingga 4 juta ton jagung. Irjen Pol Anwar, S.I.K., M.Si., Asisten SDM Polri, dalam sambutannya melalui zoom meeting, menegaskan komitmen Polri dalam mendukung sektor pertanian, khususnya petani jagung.
“Kami mengapresiasi program ini agar petani dapat menanam, menikmati hasil panen, dan tidak khawatir dengan intervensi harga, pengeringan, maupun ekspor. Harapannya, dengan dukungan pupuk yang cukup dan harga yang stabil, hasil panen petani dapat terserap maksimal,” ujar Irjen Pol Anwar.
Bulog diminta untuk memperluas daya serap jagung petani. Saat ini, stok cadangan jagung nasional masih di bawah target 100 ribu ton. Untuk wilayah Lampung, target cadangan jagung ditetapkan sebesar 78 ribu ton, namun realisasi baru mencapai 19.088 ton, sehingga menyisakan defisit sebesar 56.981 ton.
Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk jagung pipilan kering dengan kadar air 18–20% dan aflatoksin 50 ppb ditetapkan sebesar Rp5.500/kg di tingkat petani. Sementara itu, HPP jagung pipilan kering di Gudang Bulog (kadar air maksimal 14% dan aflatoksin 50 ppb) mencapai Rp6.400/kg.
Baca juga : Satlantas Polres Lampung Timur Gencarkan Edukasi Keselamatan Lalu Lintas dalam Operasi Patuh Krakatau 2025
Demi mencapai target serapan Bulog tahun 2025 sebesar 1 juta ton jagung, Polri menekankan perlunya dukungan daerah, antara lain dengan pengalokasian minimal 20% anggaran untuk ketahanan pangan, penyediaan alat pengering, serta sinergi program lintas instansi.
Di sisi lain, para petani di Lampung Timur menyambut positif langkah pemerintah. Mas Nur, seorang petani di Sukadana, menyampaikan bahwa program ketahanan pangan ini sangat membantu. Namun, ia menyoroti persoalan tingginya harga pupuk non-subsidi dan distribusi pupuk subsidi yang belum merata.
“Data penyaluran pupuk kurang mendapat pengawasan, sehingga banyak petani di desa kami yang tidak memperoleh jatah subsidi. Kalau pupuk subsidi tersedia dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi) dan pengawasannya ketat, hasil panen pasti meningkat,” ujarnya.
Petani juga khawatir bahwa keterbatasan pupuk subsidi memaksa mereka membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi, yang secara tidak langsung dapat memunculkan praktik tidak sehat yang merugikan petani dan menguntungkan pihak tertentu.
Secara akademis, program ketahanan pangan yang diinisiasi Polri dan pemerintah daerah mencerminkan pendekatan kolaboratif antara sektor keamanan, ekonomi, dan pertanian. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kebijakan harga, distribusi sarana produksi (pupuk), dan daya serap pasar. Jika masalah pupuk dan akses pasar tidak segera dibenahi, target 4 juta ton jagung berpotensi tidak tercapai.
Langkah Polres Lampung Timur dalam menyelenggarakan Rakor ANEV menjadi contoh praktik governance kolaboratif, di mana institusi keamanan ikut mendukung kebijakan ekonomi strategis. Ke depan, penguatan pengawasan distribusi pupuk subsidi, pengendalian HPP, serta peningkatan infrastruktur pertanian (seperti alat pengering) harus menjadi prioritas utama agar petani dapat meraih keuntungan optimal dan ketahanan pangan nasional terjaga.
Pewarta : Lii
