RI News Portal. Pontianak, 19 Juli 2025 – Tim Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melaksanakan verifikasi dan validasi data calon siswa Sekolah Rakyat Rintisan di Kalimantan Barat (Kalbar). Verifikasi ini dilakukan melalui kunjungan langsung (home visit) ke rumah calon siswa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Proses ini menyusul dibukanya pendaftaran resmi pada 14 hingga 17 Juli 2025.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalbar, Raminudin, menegaskan bahwa verifikasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan calon siswa benar-benar memenuhi kriteria penerima manfaat, khususnya dari keluarga kategori ekonomi desil 1 dan 2.
“Kami harus pastikan benar-benar sesuai kriteria. Karena program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, berdasarkan desil 1 dan 2. Maka verifikasi langsung sangat penting,” kata Raminudin, Sabtu (16/7/2025).
Sebanyak 600 SDM PKH diturunkan untuk proses verifikasi di seluruh Kalbar. Tim ini bertugas mencocokkan data pendaftar dengan kondisi faktual di lapangan, termasuk mengecek domisili dan status ekonomi keluarga. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah kesalahan sasaran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas program.
Verifikasi berbasis kunjungan langsung ini sejalan dengan prinsip “data berbasis fakta lapangan” yang selama ini ditekankan dalam program bantuan sosial pemerintah, sehingga tidak hanya mengandalkan dokumen administratif, tetapi juga observasi kondisi riil calon penerima.
Selain tahap verifikasi, Raminudin menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat mengenai penyediaan tenaga pendidik dan kepala sekolah.
Baca juga : Kemenpar–Pemprov Bali Perkuat Sinergi untuk Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
“Sekolah ini menggunakan sistem boarding school, artinya siswa tinggal di asrama dan perlu pantauan selama 24 jam. Nanti akan ada pelatihan bagi pendidik dan kepala sekolah khusus yang akan direkrut dan dilatih langsung oleh Kemensos,” jelasnya.
Sistem boarding school dipilih agar siswa mendapat pendampingan penuh, baik secara akademis maupun pengembangan karakter. Namun, model ini menuntut kesiapan manajemen pendidikan yang lebih intensif, termasuk dari segi logistik, keamanan, hingga kesejahteraan siswa.
Program Sekolah Rakyat Rintisan merupakan inisiatif nasional yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin. Konsepnya adalah pendidikan inklusif, terintegrasi, dan berbasis asrama. Model ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Secara akademis, program ini menjadi bentuk implementasi hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendekatan afirmatif melalui verifikasi berbasis desil ekonomi juga menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menjamin keberpihakan pada kelompok rentan.
Pewarta : Eka Yuda
