RI News Portal. Bali, Sabtu (19/07/2025) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam mengembangkan pariwisata yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi respons terhadap sejumlah tantangan kompleks yang dihadapi sektor pariwisata di Bali, mulai dari persoalan tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga perilaku wisatawan mancanegara.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa Bali memiliki posisi krusial dalam peta pariwisata nasional. Pulau ini tidak hanya menjadi ikon pariwisata Indonesia, tetapi juga kontributor signifikan terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.
“Jadi, izinkan kami menaruh perhatian khusus pada Bali,” ujar Widiyanti, seraya menekankan bahwa Kemenpar berkomitmen menjaga kualitas pariwisata Bali agar tidak hanya mengandalkan kuantitas kunjungan wisatawan.
Dalam paparannya, Widiyanti menggarisbawahi tantangan utama di sektor akomodasi, terutama keberadaan vila-vila yang tidak memiliki izin operasional. Fenomena ini dinilai berpotensi merugikan pemasukan daerah serta mengganggu tata kelola destinasi. Selain itu, masalah tata ruang juga menjadi perhatian penting, mengingat pesatnya pembangunan di Bali seringkali menggeser fungsi lahan produktif.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizki Handayani, menambahkan bahwa Kemenpar akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan penertiban terhadap akomodasi ilegal. Langkah ini sejalan dengan regulasi perizinan usaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021.
Selain isu akomodasi, Kemenpar juga memberi perhatian pada persoalan kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan pemerataan pembangunan pariwisata di wilayah Bali Utara dan Bali Barat. Widiyanti menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan infrastruktur yang memadai tanpa merusak keseimbangan ekologi.
“Pariwisata Bali tidak boleh tumbuh dengan cara yang merusak lingkungan. Prinsip sustainability adalah kunci,” tegasnya.
Permasalahan perilaku wisatawan, khususnya turis asing, juga menjadi sorotan. Kemenpar berencana memperkuat edukasi melalui kampanye di luar negeri, bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan maskapai penerbangan. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan Calendar of Promotion Wonderful Indonesia 2026 yang akan diintegrasikan dengan agenda promosi Pemprov Bali.
“Kami sudah berbicara dengan maskapai agar menayangkan informasi mengenai aturan dan budaya lokal Bali di setiap penerbangan menuju Bali,” ujar Made.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi langkah Kemenpar yang dinilai progresif dalam menjawab tantangan pariwisata Bali. Menurutnya, kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci dalam mewujudkan visi pariwisata Bali yang lebih berkualitas, merata, dan ramah lingkungan hingga 100 tahun ke depan.
“Apa yang dipaparkan Ibu Menteri sangat tepat, menjawab berbagai isu krusial di Bali, terutama dalam mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Koster.
Pewarta : Jhon Sinaga
