RI News Portal. Wonogiri, Jawa Tengah – Fenomena penurunan jumlah peserta didik baru di sekolah dasar (SD) negeri di Kabupaten Wonogiri semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Wonogiri, sebanyak sembilan SD negeri tidak memperoleh murid baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Minimnya populasi anak usia masuk SD di beberapa wilayah menjadi penyebab utama fenomena ini.
Sembilan SD negeri yang tidak mendapatkan peserta didik baru tersebut adalah SDN 3 Batuwarno (Kecamatan Batuwarno), SDN 5 Kepuhsari (Kecamatan Manyaran), SDN 5 Bero dan SDN 7 Bero (Kecamatan Manyaran), SDN 3 Trukan (Kecamatan Pracimantoro), SDN 1 Klunggen (Kecamatan Slogohimo), SDN 3 Ngrejo dan SDN 3 Sendangmulyo (Kecamatan Tirtomoyo), serta SDN 1 Pulutan Kulon (Kecamatan Wuryantoro).
Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekolah-sekolah tersebut hanya memiliki belasan siswa pada tahun ajaran sebelumnya. Misalnya, SDN 1 Pulutan Kulon hanya memiliki total 11 siswa, SDN 1 Klunggen tujuh siswa, dan SDN 4 Bero sebanyak 12 siswa. Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Wonogiri, Sriyanto, menegaskan bahwa kondisi ini bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas sekolah, melainkan oleh faktor demografis.

“Memang penduduk usia masuk SD ini yang minim. Ada juga yang memang kebanyakan SD, misalnya di Desa Bero yang satu desa memiliki tujuh SD. Ini mungkin karena dulu pemerintah ingin mendekatkan akses sekolah. Permukiman di desa itu memang mencar-mencar karena geografisnya bergunung,” ungkap Sriyanto.
Data perbandingan jumlah peserta didik juga mengindikasikan penurunan populasi anak usia sekolah dasar. Pada tahun ajaran 2025/2026, jumlah siswa baru yang masuk SMP negeri dan swasta mencapai 10.734 siswa, sedangkan siswa baru di SD hanya berjumlah 10.356 anak. Angka ini menunjukkan penurunan populasi anak usia SD dalam kurun waktu enam tahun terakhir. “Pada tahun kemarin, perbandingan jumlah anak yang masuk SD dengan yang masuk SMP selisihnya sekitar 600 anak. Siswa yang masuk SMP lebih banyak,” jelas Sriyanto.
Koordinator Pengawas SD Kabupaten Wonogiri, Hery Hartanto, menambahkan bahwa sekolah-sekolah tersebut telah melakukan upaya maksimal dalam menjaring peserta didik baru, termasuk pendataan anak-anak usia masuk SD di wilayahnya. Namun, jumlah anak yang tersedia memang sangat terbatas. “Jadi mau dipaksakan untuk diisi juga tidak mungkin, karena kenyataannya memang populasi anak-anak di wilayah itu sangat sedikit,” ujar Hery.
Fenomena ini menunjukkan tantangan demografis yang nyata di wilayah pedesaan seperti Wonogiri. Penurunan jumlah kelahiran, migrasi penduduk ke kota, dan persebaran sekolah yang tidak seimbang menjadi faktor penting yang perlu dievaluasi. Secara kebijakan, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggabungan (merger) beberapa SD negeri dengan jumlah siswa minim untuk efisiensi pengelolaan sumber daya. Selain itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai distribusi penduduk dan program revitalisasi pendidikan di daerah pedesaan, agar kualitas layanan pendidikan tidak tergerus akibat rendahnya jumlah peserta didik.
Pewarta : Nandar Suyadi

