RI News Portal. Ambon, 11 Juli 2025 — Dalam Rapat Kerja (Raker) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu yang diselenggarakan di Asari Al-Fatah, Ambon, tokoh adat Jazirah Leihitu, Karel Albert Ralahalu, menyampaikan seruan moral dan politik yang menggugah kesadaran masyarakat adat. Dalam kapasitasnya sebagai Upu Nunu Hena Hetu, mantan Gubernur Maluku itu menekankan pentingnya peran aktif masyarakat adat dalam pembangunan daerah, sembari memperingatkan agar warga Jazirah tidak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
Dalam pidato yang disampaikan dengan semangat kebangsaan dan kearifan lokal, Karel Ralahalu menegaskan bahwa tantangan globalisasi dan transformasi sosial di Maluku harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dari kalangan masyarakat adat sendiri. Ia menyebutkan bahwa komunitas Hena Hetu — yang berasal dari kesamaan sosial dan budaya di Jazirah Leihitu — harus menjadi subjek pembangunan, bukan objek pasif dari proses modernisasi yang tengah berlangsung.
“Hena Hetu harus membaca peluang dengan mempersiapkan generasi agar tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Ralahalu dengan nada tegas.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat adat untuk mendukung pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, khususnya dalam konteks pengembangan proyek strategis nasional seperti Maluku Integrated Port, yang dinilai memiliki implikasi luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jazirah dan Maluku pada umumnya.
Dalam konteks demokrasi lokal, Ralahalu juga menekankan pentingnya sikap arif dalam menyikapi dinamika politik di daerah. Ia menyoroti agar organisasi adat seperti Hena Hetu tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat merusak persatuan dan nilai-nilai luhur masyarakat adat.
“Hena Hetu mesti menyikapi iklim demokrasi secara arif agar tidak dijadikan alat politik untuk kepentingan yang merusak daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Ralahalu turut mengapresiasi langkah Gubernur Hendrik Lewerissa yang telah memediasi rekonsiliasi antar kubu di internal Hena Hetu, sebagai bentuk kepemimpinan yang mengedepankan harmoni dan kohesi sosial.
Baca juga : Poltekkes Kemenkes Ternate Gelar PKKMB Terstruktur untuk 700 Mahasiswa Baru dari Lima Jurusan
Sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Asisten II Setda Provinsi Maluku, Kasrul Selang, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik peran organisasi kemasyarakatan seperti Hena Hetu sebagai bagian dari masyarakat sipil yang aktif. Ia menyatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas adat adalah kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berakar pada budaya lokal.
“Pemprov Maluku selalu membuka ruang kolaborasi dan berkomitmen untuk mendukung setiap langkah positif masyarakat dan organisasi seperti Hena Hetu,” ujar Kasrul.
Ia juga menekankan bahwa Jazirah Leihitu memiliki potensi besar berupa kekayaan alam, budaya, dan SDM yang perlu dioptimalkan sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan daerah.
DPP Hena Hetu sebagai organisasi adat terbesar di Jazirah — yang mencakup Kecamatan Leihitu, Leihitu Barat, dan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah — merupakan contoh penting dari bagaimana struktur sosial tradisional masih memiliki peran vital dalam demokrasi lokal dan pembangunan berkelanjutan. Pesan-pesan yang disampaikan dalam Raker ini bukan sekadar simbolik, melainkan refleksi dari tuntutan zaman agar komunitas adat mampu bertransformasi tanpa kehilangan identitas.
Dalam kerangka teori masyarakat sipil dan good governance, posisi Hena Hetu dapat dilihat sebagai aktor non-negara yang berpotensi menjembatani antara kebijakan pemerintah dengan kepentingan lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas organisasi adat serta penyadaran politik komunitas lokal menjadi aspek penting dalam menciptakan partisipasi bermakna dan transformasi sosial yang adil di Maluku.
Pewarta : Virly
