RI News Portal. Semarang, 11 Juli 2025 — Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) melaksanakan Latihan Pra Operasi (Latpraops) sebagai langkah strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Patuh Candi 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Borobudur Mapolda Jateng pada Jumat pagi hingga siang ini mengusung tema: “Kita tingkatkan kemampuan personel dan sinergitas antar fungsi dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.”
Latpraops dipimpin langsung oleh Kepala Biro Operasi Polda Jateng, Kombes Pol Basya Radyananda, serta Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Kombes Pol Pratama Adhyasastra. Kegiatan ini melibatkan seluruh Kasatgas dan Kasubsatgas, serta personel dari satuan tugas gabungan baik secara luring maupun daring, termasuk jajaran 35 Polres se-Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Basya menegaskan pentingnya Latpraops sebagai forum penyamaan persepsi dan penyegaran kembali standar operasional prosedur (SOP) menjelang pelaksanaan operasi. Ia menjelaskan bahwa Operasi Patuh Candi 2025 akan digelar selama 14 hari, mulai Senin, 14 Juli hingga Minggu, 27 Juli 2025. Sebanyak 2.480 personel dikerahkan, dengan rincian 240 personel dari tingkat Polda dan 2.240 dari jajaran Polres.
“Operasi ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran dan fatalitas kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujar Kombes Basya.
Adapun sasaran operasi meliputi berbagai bentuk gangguan potensial, pelanggaran, hingga kecelakaan lalu lintas. Penindakan akan difokuskan pada pengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), pengemudi dalam pengaruh alkohol, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pelanggaran terhadap rambu lalu lintas.
Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Pratama Adhyasastra, dalam arahannya menyampaikan bahwa keberhasilan operasi sangat ditentukan oleh soliditas dan profesionalitas personel. Selain penegakan hukum, pendekatan preventif seperti penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat menjadi elemen penting dalam strategi operasi.
“Penegakan hukum akan tetap dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Namun, upaya edukatif dan humanis tetap menjadi prioritas agar masyarakat tidak merasa terintimidasi, melainkan terlindungi,” ujar Kombes Pratama.
Baca juga : Kolaborasi Digital Surabaya–Lampung Timur: Langkah Strategis Menuju Tata Kelola Pemerintahan Modern
Target spesifik dari operasi ini mencakup penurunan angka kecelakaan dan fatalitas korban, serta terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman, khususnya di jalur tol, jalan arteri, dan kawasan wisata yang rawan kepadatan.
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, dalam penutupan kegiatan menekankan pentingnya pendekatan profesional dan humanis selama pelaksanaan operasi. Ia menyampaikan bahwa Operasi Patuh Candi 2025 merupakan refleksi nyata dari peran Polri sebagai pelayan masyarakat dan pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial.
“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi aturan lalu lintas. Ini bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi kolektif kita dalam mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Secara akademik, kegiatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam manajemen operasi kepolisian dari pendekatan koersif menuju model kolaboratif dan edukatif. Latpraops sebagai forum pembekalan dan koordinasi lintas fungsi merupakan representasi dari pendekatan multi-agency yang menempatkan integrasi kelembagaan sebagai fondasi keberhasilan kebijakan publik, khususnya dalam sektor keamanan lalu lintas.
Kegiatan ini juga relevan dalam konteks etika pelayanan publik, di mana profesionalisme aparat dan pendekatan humanis menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik. Pendekatan preventif melalui penyuluhan dan sistem ETLE menunjukkan arah modernisasi Polri yang berbasis pada teknologi informasi dan data-driven policing.
Dengan demikian, Operasi Patuh Candi 2025 bukan hanya sekadar kegiatan rutin, tetapi juga bagian dari proses transformasi kelembagaan Polri menuju lembaga yang responsif, akuntabel, dan partisipatif—sesuai dengan agenda reformasi birokrasi dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
Pewarta : Nandang Bramantyo
