RI News Portal. Jayapura, 3 Juli 2025 — Wacana pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Papua kembali mencuat setelah beredarnya undangan pelantikan Pj Gubernur Papua di Jakarta pada Jumat (4/7/2025) mendatang. Nama Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, santer disebut sebagai calon pengganti Ramses Limbong, yang masa jabatannya akan segera berakhir.
Menanggapi isu tersebut, Ramses Limbong selaku Pj Gubernur Papua menyampaikan sikap tenang dan rasional. Dalam keterangan pers, Kamis (3/7/2025), Ramses menegaskan bahwa pergantian penjabat kepala daerah merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan, dan sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau besok terjadi pergantian, itu hal biasa. Penjabat itu satu tahun, saya sudah hampir setahun,” ujar Ramses kepada wartawan.
Meski undangan pelantikan telah beredar, Ramses menyebut belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pergantian dirinya. Ia menyerahkan seluruh proses administratif dan keputusan politik tersebut kepada pemerintah pusat.
“Ya mungkin tidak diperpanjang atau bagaimana. Tapi itu semua urusan pemerintah pusat,” imbuhnya.
Ramses Limbong sebelumnya dilantik menjadi Pj Gubernur Papua pada 5 Agustus 2024 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menggantikan Ridwan Rumasukun. Penunjukan penjabat gubernur sendiri diatur berdasarkan Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang memberi kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk pejabat sementara apabila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum pemilihan definitif.
Dari perspektif hukum administrasi negara, mekanisme penggantian penjabat kepala daerah memang dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan roda pemerintahan dan stabilitas pelayanan publik. Masa jabatan satu tahun bagi penjabat kepala daerah bersifat sementara dan sewaktu-waktu dapat diakhiri sesuai evaluasi kinerja dan kebutuhan strategis pemerintah pusat.
Baca juga :
Isu pergantian Pj Gubernur Papua juga mencerminkan dinamika politik birokrasi di wilayah strategis, khususnya di Provinsi Papua yang memiliki kompleksitas sosial, budaya, dan keamanan tersendiri. Figur penjabat gubernur memegang peran penting dalam menjaga stabilitas serta mempersiapkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada November 2025 mendatang.
Dengan demikian, wacana pergantian Ramses Limbong, apabila terealisasi, dapat dibaca sebagai bagian dari rotasi kelembagaan untuk menyesuaikan kebutuhan manajemen pemerintahan daerah. Proses tersebut sah secara hukum dan menjadi praktik rutin dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama dalam konteks penataan kepemimpinan di daerah-daerah strategis menjelang pemilu daerah.
Sebagaimana diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, penjabat kepala daerah dituntut memiliki kemampuan birokrasi, komunikasi politik, dan sensitivitas sosial budaya. Apabila Agus Fatoni benar ditunjuk, publik Papua tentu menanti apakah kepemimpinan baru ini mampu meneruskan program-program transisi pemerintahan dan memitigasi tantangan sosial di Papua secara berkelanjutan.
Pewarta : Vie
