RI News Portal. Bandung Barat — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat yang digelar Kamis sore (19/6/2025). Rapat ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi ke-18 KBB dan berlangsung di Gedung DPRD KBB, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam sambutannya menyatakan bahwa arah pembangunan KBB ke depan akan difokuskan pada tiga sektor prioritas: infrastruktur, pendidikan, dan pengelolaan sampah. Ketiga sektor tersebut dipandang sebagai pilar utama dalam mendorong kemajuan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam arahannya menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa persoalan pembangunan di Bandung Barat yang masih belum tertangani secara optimal. Menurutnya, wilayah KBB memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan, konservasi lingkungan, dan sektor pariwisata. Namun demikian, ketimpangan ekonomi dan degradasi lingkungan di beberapa wilayah, seperti Cipatat dan TPA Sarimukti, menjadi isu yang perlu segera diselesaikan.
“Saya melihat kondisi infrastruktur di beberapa wilayah Bandung Barat masih kurang baik. Destinasi wisata yang menjadi ikon KBB masih dibayangi persoalan lingkungan, lalu pertambangan di Cipatat mencerminkan ketimpangan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sampah di TPA Sarimukti perlu ketegasan,” ujar Gubernur yang akrab disapa KDM.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan perlunya kebijakan ketat dalam pemberian izin pembangunan, khususnya untuk sektor pariwisata dan perhotelan yang berpotensi merusak ekosistem wilayah Bandung Utara.
“Setiap izin pembangunan harus dikaji secara menyeluruh. Bila perlu, hentikan sementara pemberian izin sampai dilakukan penataan menyeluruh,” tegasnya.
KDM juga menyoroti pentingnya penataan ruang publik, khususnya di area strategis seperti stasiun kereta cepat Padalarang. Ia meminta Pemerintah Kabupaten untuk segera menertibkan warung-warung yang menggunakan bahu jalan secara tidak semestinya.
Dalam upaya mengatasi kemacetan kronis di kawasan Padalarang, Dedi Mulyadi mengusulkan pembangunan jembatan layang (flyover) di kawasan Cimareme, yang saat ini tengah dalam tahap perencanaan awal.
Rapat Paripurna ini bukan sekadar seremonial peringatan hari jadi, melainkan menjadi momentum reflektif bagi Pemerintah Kabupaten dan DPRD KBB untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Masukan dan arahan dari Gubernur Jabar menjadi landasan strategis bagi arah kebijakan pembangunan ke depan.
Secara akademik, pendekatan pembangunan yang dikemukakan dalam forum ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan (sustainable development). Keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebagaimana digarisbawahi dalam pidato-pidato resmi menjadi isu kunci dalam perumusan kebijakan daerah, terutama di wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi dan tekanan ekologis yang kompleks seperti KBB.
Dengan usia yang telah menginjak 18 tahun, Kabupaten Bandung Barat dihadapkan pada tantangan besar untuk menjawab kebutuhan modernisasi, tanpa mengorbankan identitas ekologis dan sosial budaya lokal. Rapat ini sekaligus menjadi penanda penting bahwa tata kelola pembangunan tidak bisa lagi dijalankan secara sektoral dan pragmatis, melainkan harus berlandaskan pada data, partisipasi publik, dan keberlanjutan jangka panjang.
Pewarta : Galih Prayudi
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
