Urgensi Reformasi Sistem Jaminan Sosial: Indonesia Tegaskan Komitmen dalam Forum ICSWSS

RI News Portal. Tangerang 17 Mei 2025 – Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan sosial dalam rangka menjawab kompleksitas tantangan sosial-kesejahteraan di era pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam forum International Conference of Social Work and Social Sciences (ICSWSS) yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Konferensi ini menjadi ruang refleksi dan evaluasi global terhadap peran pekerjaan sosial dan ilmu sosial dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).

Dalam konteks globalisasi dan tekanan krisis multidimensi—mulai dari pandemi, inflasi, hingga konflik sosial—kebutuhan akan sistem jaminan sosial yang terintegrasi menjadi semakin mendesak. Di Indonesia, pendekatan perlindungan sosial kerap dihadapkan pada tantangan fragmentasi kebijakan, pendataan yang tidak sinkron, serta terbatasnya kapasitas implementatif di tingkat lokal. Forum ICSWSS 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan kembali visi sosial negara dalam kerangka perlindungan dan keadilan sosial.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Prof. Dr. Agus Zainal Arifin, dalam sambutannya menekankan bahwa pekerjaan sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun negara yang mampu menjamin kebutuhan dasar rakyat—yakni pangan, sandang, dan papan.

Kementerian Sosial saat ini mengarahkan kebijakan sosial kepada 12 kelompok sasaran yang dianggap paling rentan secara sosial dan ekonomi. Dua program utama yang terus dioptimalkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang masing-masing disalurkan secara berkala setiap tiga bulan melalui mekanisme pendataan pemerintah daerah.

Selain itu, inisiatif baru berupa Sekolah Rakyat dirancang untuk mengisi kesenjangan pendidikan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Target pendirian 100 unit Sekolah Rakyat pada 2025 melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk perguruan tinggi. “Saya harap UMJ menjadi bagian dari gerakan ini,” ujar Agus.

Baca juga : Gagalnya Diplomasi: Israel Perketat Serangan, Hamas Tolak Gencatan Senjata

Konferensi ini tidak hanya menjadi ajang pemaparan kebijakan, tetapi juga ruang akademik untuk refleksi kritis terhadap perkembangan ilmu sosial dan pekerjaan sosial di tengah tantangan global. Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, Dirjen Sains dan Teknologi dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi RI, menyatakan bahwa sudah saatnya pendekatan keilmuan sosial Indonesia bersifat kontekstual dan tidak sekadar mengikuti model Barat.

“Ilmuwan sosial kita perlu menyesuaikan pendekatan agar lebih relevan dengan konteks lokal, serta mampu memberikan kontribusi orisinal dalam diskursus global,” tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif komunitas akademik dalam memperkuat daya tawar perspektif lokal di panggung internasional.

Forum ICSWSS 2025 diikuti oleh delegasi dari 14 negara di kawasan Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika, dan menjadi platform strategis untuk membahas praktik pekerjaan sosial lintas negara. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Asian & Pacific Islander Social Work Educators Association (APISWEA) dan FISIP UMJ.

Konferensi ini membuka ruang untuk membangun jejaring keilmuan, memperkuat sinergi kebijakan sosial antarnegara, serta merumuskan respons inovatif terhadap ketimpangan sosial, krisis kemanusiaan, dan pembangunan yang inklusif.

Partisipasi aktif Indonesia dalam forum ICSWSS mencerminkan komitmen nasional dalam mentransformasikan sistem jaminan sosial menjadi lebih holistik, adaptif, dan berbasis bukti. Kolaborasi antara negara, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi krusial untuk memastikan bahwa pekerjaan sosial berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan. Momentum ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Pewarta : Syahrudin Bhalak