RI News. Trenggalek, Jawa Timur – Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam membangun pengelolaan data sosial yang akurat dan terintegrasi. Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja sekaligus sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Minggu lalu.
Menurut Syaifullah Yusuf, Trenggalek termasuk salah satu daerah yang paling serius dalam membangun fondasi data sebagai basis penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. “Kabupaten Trenggalek termasuk yang sangat peduli terhadap rekam data. Mereka sudah memiliki mekanisme dan upaya yang baik, tinggal disinkronkan dengan pusat dan provinsi,” ujarnya.
DTSEN sendiri diposisikan sebagai basis data tunggal nasional yang mendukung perencanaan, evaluasi program, hingga pengambilan kebijakan strategis pemerintah. Sistem ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang menekankan optimalisasi integrasi data sosial dan ekonomi secara nasional.
Menteri menegaskan bahwa pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala mengingat kondisi sosial masyarakat yang sangat dinamis. Setiap hari terjadi perubahan, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, hingga fluktuasi status ekonomi keluarga. Oleh karena itu, koordinasi dari tingkat desa hingga pusat menjadi sangat krusial.
“Sekitar 45 persen data penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berasal dari proses verifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan di daerah,” tambah Syaifullah Yusuf. Ia juga menyoroti pentingnya menjangkau kelompok “invisible people” atau warga yang selama ini belum terdata sama sekali.
“Kita ingin mereka yang belum terdata bisa dirangkul, sehingga setiap intervensi pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi perlindungan dan pemberdayaan sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menyatakan kesiapan penuh daerahnya mendukung implementasi DTSEN. Pemkab Trenggalek, kata dia, terus memperkuat integrasi data hingga ke tingkat desa melalui berbagai inovasi lokal.
Salah satu upaya konkret adalah penguatan Posko GERTAK sebagai pusat koordinasi pendataan bersama Badan Pusat Statistik (BPS), perangkat desa, dan operator desa. Tujuannya agar data dapat diperbarui secara lebih cepat dan mendekati real time.
“Data itu terpusat di tingkat nasional, tetapi dihimpun dari bawah. Tantangannya adalah memastikan data dari desa bisa langsung terintegrasi dengan sistem pusat tanpa hambatan,” jelas Bupati.
Pemkab Trenggalek juga mengoptimalkan layanan administrasi kependudukan, termasuk program jemput bola perekaman KTP untuk menjangkau warga di pelosok yang belum memiliki identitas lengkap. Selain itu, intervensi sementara melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tetap dilakukan bagi warga yang membutuhkan bantuan mendesak, sambil menunggu pembaruan data DTSEN yang lebih akurat.
Kunjungan Menteri Sosial ke Trenggalek ini menjadi momentum penting untuk mendorong sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mewujudkan data sosial yang akurat, terkini, dan inklusif. Dengan pendekatan berjenjang dan kolaboratif, diharapkan penyaluran program sosial ke depan semakin tepat sasaran, mengurangi kebocoran, dan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Trenggalek kini menjadi contoh konkret bagaimana komitmen lokal dapat menjadi pilar kuat bagi kebijakan nasional di bidang perlindungan sosial.
Pewarta : Sugeng R
About the Author
