“Pendidikan yang mengedepankan kedisiplinan dalam konteks yang positif dapat mencetak generasi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, penting untuk memastikan bahwa proses pendidikan tersebut tetap menghormati hak asasi setiap individu, termasuk kebebasan dari bentuk kekerasan atau penghukuman fisik. Sebuah program pendidikan yang berhasil adalah yang mampu memadukan pengembangan karakter dan mental yang kuat, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar kemanusiaan.”
RI News Portal. Jakarta, 8 Mei 2025 – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menilai program pendidikan siswa di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Menurut Menteri HAM, Natalius Pigai, program ini memiliki potensi untuk membentuk generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan, seiring dengan visi pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
“Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul, dengan fokus pada pengetahuan, keterampilan, dan mentalitas yang disiplin. Ini adalah langkah penting untuk memastikan Indonesia memiliki SDM yang siap bersaing di tingkat global,” ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Meskipun program ini bertujuan untuk mendisiplinkan dan mengembangkan karakter siswa, Pigai menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Ia menilai program ini dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip HAM selama implementasinya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kami telah memastikan bahwa program ini tidak mengandung unsur kekerasan fisik atau perilaku yang melanggar hak-hak dasar peserta didik. Misalnya, kekhawatiran tentang adanya hukuman fisik seperti cubitan telinga atau pukulan, yang sering disebut sebagai ‘corporal punishment’. Setelah dilakukan pengecekan, kami memastikan bahwa tidak ada unsur kekerasan dalam program ini,” jelas Pigai lebih lanjut.
Baca juga : Perbaikan Irigasi Jadi Kunci Peningkatan Produksi Padi di Kalimantan Utara
Kementerian HAM juga menekankan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kebijakan pengiriman siswa nakal ke pendidikan militer. Pigai menyatakan bahwa meskipun program ini memiliki tujuan yang baik, perlu adanya kajian mendalam sebelum diterapkan lebih luas.
“Kami sudah berdiskusi dengan para eselon 1 terkait kebijakan ini. Jika nantinya sistem ini disepakati untuk diterapkan secara nasional, kami siap memberikan masukan agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” pungkas Pigai.
Dengan pengawasan dan penyesuaian lebih lanjut, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan SDM di Indonesia, sambil memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.
Pewarta : Diki Eri S
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
