RI News Portal. Lampung Timur, 11 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan layanan publik kepada masyarakat dengan mematangkan persiapan akhir jelang peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 12 Juni 2025. Agenda strategis ini dinilai sebagai langkah konkret dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis integrasi lintas lembaga.
Dalam rapat koordinasi nasional yang dilaksanakan secara daring bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) pada Selasa, 10 Juni 2025, Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, hadir bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten II, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi).
Wakil Bupati Azwar Hadi menegaskan bahwa persiapan fisik dan kelembagaan telah mencapai 90 persen. “Tinggal penyempurnaan teknis dan beberapa koordinasi akhir. Kami siap menyambut peresmian MPP sebagai tonggak sejarah baru dalam pelayanan publik di Lampung Timur,” ujarnya.
Azwar menekankan pentingnya kehadiran MPP sebagai wujud konkret pemangkasan birokrasi dan percepatan layanan. “MPP akan menjadi pusat layanan publik terpadu yang mampu menyatukan pelayanan dari berbagai instansi daerah dan vertikal dalam satu sistem dan satu tempat. Hal ini akan mempermudah masyarakat sekaligus menegaskan prinsip keterbukaan, kecepatan, dan akuntabilitas dalam birokrasi publik,” imbuhnya.
Kepala Dinas PMPTSP, Edy Saputra, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa Pemkab Lampung Timur telah menyiapkan berbagai perangkat dan infrastruktur pendukung, termasuk sistem antrean digital, integrasi aplikasi antar-OPD, serta fasilitas fisik yang ramah pengguna. “Kami menjamin kesiapan teknis dan kelembagaan untuk menunjang operasional MPP, sebagai wujud komitmen kami dalam memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
Edy juga menjelaskan bahwa MPP Lampung Timur akan menghadirkan lebih dari 20 jenis layanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal, seperti kepolisian, imigrasi, dan perpajakan. Jumlah tersebut akan terus diperluas seiring evaluasi berkala dan pengembangan sistem layanan.
“Rapat koordinasi dengan KemenPAN-RB menjadi bagian dari proses evaluasi akhir yang mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah Edy.
Baca juga : Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Desa Tambah Dadi dalam Mendorong Pembangunan Inklusif di Lampung Timur
Pembangunan dan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik merupakan bagian dari program nasional reformasi birokrasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP. Dalam konteks Lampung Timur, peresmian MPP menandai terobosan penting di tingkat kabupaten yang sebelumnya belum memiliki pusat layanan publik terintegrasi.
Secara teoritik, kehadiran MPP sejalan dengan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan efisiensi, orientasi pada hasil, dan pendekatan manajerial dalam administrasi publik. Hal ini juga menjawab kritik klasik terhadap birokrasi Weberian yang dianggap lamban dan berbelit.
Lebih jauh, langkah ini memperlihatkan upaya konkret desentralisasi pelayanan yang memungkinkan daerah mengambil peran lebih besar dalam penyediaan layanan publik berkualitas. Dalam praktiknya, keberhasilan MPP sangat ditentukan oleh kolaborasi antarlembaga, penggunaan teknologi informasi yang optimal, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah.
Peresmian Mal Pelayanan Publik Lampung Timur bukan hanya sekadar seremoni administratif, melainkan momentum penting dalam peta jalan reformasi birokrasi lokal. Dengan pendekatan berbasis kolaborasi, digitalisasi, dan pelayanan prima, MPP diharapkan menjadi model inovasi layanan publik di wilayah perdesaan dan kabupaten berkembang.
Ke depan, tantangan utama terletak pada keberlanjutan, perluasan jenis layanan, serta peningkatan literasi masyarakat agar dapat memanfaatkan keberadaan MPP secara maksimal. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan partisipasi publik menjadi elemen esensial dalam keberhasilan inisiatif ini.
Pewarta : Lii
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
