RI News Portal. Jakarta, 1 Juli 2025 – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Dicky Kartikoyono, menegaskan pentingnya menempatkan standarisasi data transaksi digital sebagai fondasi utama dalam memperkuat sistem pembayaran nasional di era ekonomi digital. Pernyataan ini disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7).
Dalam pemaparannya, Dicky menyampaikan bahwa identifikasi unik terhadap setiap transaksi digital—baik melalui mobile banking, internet banking, maupun QRIS—harus menjadi standar dalam infrastruktur sistem pembayaran nasional. Identifikasi ini dilakukan melalui payment ID yang memungkinkan seluruh data transaksi dapat ditangkap secara real-time oleh sistem yang saling terhubung.
“BI-Fast, fast payment industry, switching company, dan lainnya akan diintegrasikan, sehingga menghasilkan data perilaku konsumsi masyarakat yang utuh. Ini menjadi instrumen strategis untuk meng-unlock potensi ekonomi, khususnya dari sektor UMKM,” ujar Dicky.
Dicky juga menyoroti pendekatan data capture dari berbagai “pulau data” milik pelaku industri keuangan sebagai alternatif terhadap sistem big data yang terpusat. Pendekatan ini tidak hanya relevan untuk pengembangan ekonomi digital, tetapi juga krusial untuk memperkuat mitigasi risiko dan sistem keamanan keuangan.
“Data transaksi yang terdesentralisasi namun terstandar memungkinkan kita menyusun credit scoring mikro secara lebih akurat, sehingga memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,” imbuhnya.
Pernyataan Dicky sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025–2030, yang mencakup tiga agenda utama: integrasi infrastruktur pembayaran, konsolidasi industri, dan standarisasi data transaksi.
Pendekatan ini menurut Dicky tidak hanya akan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam lanskap ekonomi digital global.
Baca juga : Pemerintah Tetapkan Asumsi ICP Secara Hati-Hati untuk Menjaga Stabilitas Fiskal
Dicky mengusung visi strategis bertajuk “Meretas Gelombang Menuju Indonesia Maju dengan Transformasi Digital” dengan tiga misi utama:
- Membangun fondasi ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien.
- Mengembangkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang sehat dan terpercaya.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovatif, dan berdaulat.
Visi ini menempatkan digitalisasi sebagai enabler utama dalam menjawab tantangan makroekonomi serta memperkuat inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia.
Dicky Kartikoyono merupakan salah satu calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Proses seleksi ini menjadi bagian dari persiapan penggantian Deputi Gubernur BI Doni Primanto Joewono yang masa jabatannya akan berakhir pada 2025.
Dicky sendiri telah mengabdi di Bank Indonesia sejak 1995 dan menempati berbagai jabatan strategis, termasuk sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia (2017), Kepala Perwakilan BI London (2020), dan Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola (2022). Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI sejak 2023.
Dalam perspektif ekonomi kelembagaan dan kebijakan moneter, langkah Dicky dalam mendorong standardisasi data transaksi digital mencerminkan transisi penting menuju data-driven policy making. Integrasi infrastruktur sistem pembayaran yang inklusif akan memperkuat peran bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mengakselerasi pertumbuhan sektor informal melalui akses pembiayaan berbasis data.
Selain itu, adopsi digital yang inklusif juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendukung tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan ke-9 (industri, inovasi, dan infrastruktur).
Pewarta : Vie
