RI News Portal. Bandung – Ambisi nasional untuk memperkuat infrastruktur konektivitas antarwilayah, Pemerintah Kabupaten Bandung baru saja menyepakati rencana strategis pembangunan Gerbang Keluar Tol Tegalluar di Kecamatan Bojongsoang, bagian dari megaproyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Kesepakatan ini, yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menandai langkah krusial dalam mengintegrasikan transportasi darat dengan pengembangan kawasan berorientasi transit, yang pada akhirnya dapat meredefinisi pola pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, menyampaikan bahwa kesimpulan dari pertemuan tersebut menekankan perlunya pemutakhiran studi kelayakan, khususnya untuk mengevaluasi ulang trase tol dan lokasi gerbang keluar. Fokus utama adalah segmen Garut Utara hingga Tasikmalaya, serta akses Tegalluar yang telah memperoleh izin prinsip dari Direktorat Jenderal Bina Marga. “Dalam pemutakhiran studi kelayakan akan dikaji kembali trase dan exit tol yang akan dibangun, khusus segmen Garut Utara hingga Tasikmalaya dan akses Tegalluar yang saat ini telah memperoleh izin prinsip dari Direktorat Bina Marga,” ujar Cakra dalam keterangannya di Bandung. Pendekatan ini tidak hanya teknis, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap perencanaan urban yang adaptif, di mana kajian ulang memastikan keselarasan dengan dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal.
Posisi Gerbang Keluar Tol Tegalluar dinilai sangat strategis, terletak di kawasan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Stasiun Kereta Cepat Tegalluar seluas 340 hektare. Konsep TOD ini, yang menggabungkan transportasi massal dengan pengembangan hunian dan komersial, diharapkan menjadi model baru dalam mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sambil mendorong efisiensi energi. “Hal ini sesuai dengan misi pembangunan Jalan Tol Getasik yang akan mendukung pengembangan kawasan sekitar, dengan opsi kerja sama bersama pemerintah daerah,” tambah Cakra. Dari perspektif akademis, integrasi semacam ini dapat menjadi studi kasus tentang bagaimana infrastruktur tol tidak sekadar sebagai jalur lalu lintas, melainkan sebagai pendorong transformasi sosial-ekonomi, mengurangi disparitas regional melalui aksesibilitas yang lebih baik.
Proyek fase pertama, yaitu ruas Gedebage-Tasikmalaya (Getasik) sepanjang 95,5 kilometer dengan estimasi anggaran Rp29,5 triliun, saat ini memasuki tahap pemutakhiran studi kelayakan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dukungan dari Kementerian Keuangan melalui Project Development Facility (PDF) mempercepat proses ini, sementara progres pembebasan lahan telah mencapai 48,7 persen dan ditargetkan mencapai 50 persen pada akhir 2026. Pembangunan direncanakan melintasi wilayah Kabupaten Bandung seperti Kecamatan Bojongsoang, Majalaya, dan Nagreg, dengan penekanan pada konektivitas dengan jaringan tol existing, termasuk integrasi dengan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Pendekatan ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang teori jaringan transportasi, di mana konektivitas bukan hanya linear, tetapi membentuk ekosistem yang saling mendukung.
Baca juga : Indonesia Menuju Era Baru Kekuatan Laut: Garibaldi, Kapal Induk Pertama dari Italia
Lebih dari sekadar aspek teknis, pemerintah daerah menekankan pentingnya memperhatikan dimensi lingkungan hidup dalam eksekusi proyek. Kajian dampak lingkungan menjadi elemen kunci, memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem lokal. Proyek ini, yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional, diharapkan terealisasi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Secara lebih luas, Exit Tol Tegalluar Getaci berpotensi menjadi katalisator bagi pengembangan Kawasan Rebana dan wilayah Jawa Barat selatan, serta memperkuat hubungan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dari sudut pandang studi pembangunan, inisiatif ini mengilustrasikan bagaimana investasi infrastruktur dapat memicu multiplier effect ekonomi, seperti peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan redistribusi pertumbuhan dari pusat ke pinggiran.
Dengan dimulainya pembangunan pada 2026 dan target operasional penuh pada 2029, proyek ini tidak hanya menjanjikan efisiensi transportasi, tetapi juga visi jangka panjang untuk masyarakat yang lebih terhubung dan berkelanjutan. Kesepakatan ini membuka babak baru dalam narasi pembangunan Indonesia, di mana kolaborasi antarlembaga menjadi kunci sukses.
Pewarta : Mukhlis
About the Author
