RI News Portal. Blora, 7 November 2025 – Kabupaten Blora mencatat rekor sebagai daerah dengan penerimaan dana revitalisasi sarana pendidikan terbesar di Provinsi Jawa Tengah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Sebanyak 66 satuan pendidikan dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat memperoleh total bantuan Rp62,4 miliar, menandai langkah signifikan dalam upaya pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Pernyataan ini disampaikan Staf Ahli Manajemen Talenta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI), Mariman Darto, saat melakukan kunjungan pengawasan program di SMP Negeri 2 Ngawen, Blora, pada Kamis lalu. “Keseluruhan mencakup lima sekolah menengah kejuruan (SMK), sehingga total 66 satuan pendidikan. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat ini menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah,” ungkap Mariman.
Rincian penerima bantuan mencakup empat taman kanak-kanak (TK), 27 sekolah dasar (SD), 27 sekolah menengah pertama (SMP), tiga SMA, serta lima SMK. Program ini menekankan rehabilitasi infrastruktur esensial guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Secara nasional, inisiatif revitalisasi awalnya menargetkan 10.440 satuan pendidikan dengan anggaran Rp19,97 triliun. Namun, melalui mekanisme swakelola yang melibatkan sekolah secara langsung, cakupan berhasil diperluas menjadi 16.141 satuan pendidikan tanpa penambahan anggaran.
“Pendekatan swakelola memungkinkan hasil yang lebih optimal dibandingkan kontrak dengan pihak ketiga. Sekolah memiliki pemahaman mendalam terhadap kebutuhan aktual di lapangan, sehingga prioritas dapat ditentukan secara tepat,” jelas Mariman. Kegiatan revitalisasi mencakup perbaikan gedung sekolah, pembangunan ruang kelas baru untuk mengakomodasi peningkatan jumlah siswa, serta fokus pada elemen kritis seperti atap, fasilitas sanitasi, dan pengecatan ulang. Presiden Republik Indonesia secara khusus menyoroti pentingnya sanitasi sekolah yang layak sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap kesehatan dan kenyamanan lingkungan belajar.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, menambahkan bahwa model swakelola telah membuktikan efisiensi tinggi. “Dengan sumber daya yang sama, pencapaian revitalisasi dapat melonjak hingga 30 persen lebih luas. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama proyek, memastikan alokasi sesuai prioritas institusi masing-masing,” katanya.
Baca juga : Kanwil Kemenkum Kalbar Perkuat Sinergi Antarinstansi untuk Budaya Hak Cipta di Kalangan ASN
Sunaryo juga menyoroti aspek keselamatan kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek. Meskipun belum menjadi persyaratan wajib dalam pedoman teknis, ia mendorong penerapan protokol K3 secara ketat serta kepesertaan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Keselamatan tetap menjadi prioritas, terutama bagi pekerja yang mungkin belum terbiasa dengan alat pelindung diri. Jaminan melalui BPJS esensial untuk melindungi tenaga kerja selama proses revitalisasi,” tegasnya.
Program ini tidak hanya memperkuat infrastruktur fisik, tetapi juga memberdayakan komunitas sekolah dalam pengelolaan sumber daya. Dengan demikian, Blora menjadi model potensial bagi daerah lain di Jawa Tengah dalam memaksimalkan dampak anggaran negara untuk transformasi pendidikan jangka panjang.
Pewarta : Sriyanto
