RI News. Wonogiri, Jumat (17/7/2026) — Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya mengatasi persoalan klasik dunia pendidikan pedesaan melalui kebijakan regrouping puluhan Sekolah Dasar (SD). Langkah ini diambil untuk menjawab minimnya jumlah siswa dan guru, sekaligus menjaga kualitas pembelajaran. Namun, memasuki tahun ajaran 2026/2027, realitas di lapangan menunjukkan tantangan masih membayangi, dengan beberapa SD negeri yang tetap kekurangan murid baru meski telah digabungkan.
Salah satu contohnya adalah SDN 3 Keloran di Kecamatan Selogiri. Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Wonogiri, sekolah ini hanya menerima dua murid baru pada penerimaan siswa tahun ajaran 2026/2027. Padahal, SDN 3 Keloran kini berstatus sebagai sekolah induk setelah digabung dengan SDN 1 Keloran yang membawa serta 16 siswa dari berbagai kelas.
Kepala SDN 3 Keloran, Indah Sri Hariyati, menegaskan bahwa minimnya murid baru tidak akan menghambat hak siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. “Nanti proses pembelajaran berjalan seperti biasa. Tidak ada perlakuan khusus. Totalnya ada tiga anak untuk kelas I, jadi masih aman,” kata Indah saat ditemui di kantornya, Jumat (17/7/2026).
Ia menambahkan bahwa satu siswa kelas I merupakan siswa yang tinggal kelas karena usia masuk SD tahun sebelumnya terlalu dini. Kendati demikian, sekolah tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara normal tanpa menerapkan sistem multigrade atau kelas rangkap. Hal ini dimungkinkan karena setelah regrouping, sekolah memperoleh tambahan dua guru dari SDN 1 Keloran, sehingga tidak mengalami kekurangan tenaga pendidik.
Indah juga menjelaskan bahwa regrouping tidak menyulitkan orang tua. Sekolah menyediakan layanan antar-jemput bagi siswa yang rumahnya cukup jauh, dilakukan langsung oleh para guru. Untuk membangun keakraban, semua siswa dari kelas I hingga VI diikutsertakan dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). “Total jumlah siswa sekarang ada 50-an anak setelah ketambahan siswa dari SDN 1 Keloran sebanyak 16 anak,” ujarnya.
Minimnya populasi anak usia sekolah dasar di wilayah tersebut menjadi faktor utama rendahnya pendaftar baru. Kebijakan regrouping yang dilakukan Pemkab Wonogiri pada 2025 (15 SD) dan 2026 (12 SD serta dua SMP) merupakan respons strategis terhadap tren demografi ini.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Wonogiri, Sularto, mengungkapkan bahwa sejumlah SD lain juga mengalami kondisi serupa. Ada satu SD yang bahkan tidak mendapat murid baru sama sekali, yaitu SDN 1 Temon di Kecamatan Baturetno. Sementara SDN 1 Sumberharjo di Kecamatan Eromoko hanya mendapat satu murid baru. Secara keseluruhan, terdapat 10 SD yang menerima tidak lebih dari dua murid baru.
Sularto memastikan semua sekolah tersebut tetap melaksanakan KBM secara normal. Penerapan sistem multigrade hanya akan dilakukan jika di kemudian hari muncul kekurangan guru akibat pensiun massal. “Sekolah-sekolah itu tetap melakukan KBM seperti biasa. Multigrade hanya kami lakukan jika ada kekurangan guru,” tegasnya.
Kebijakan regrouping ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akses pendidikan dasar yang merata, meski dihadapkan pada dinamika demografi yang menantang. Keberhasilan jangka panjang kebijakan ini akan sangat bergantung pada pemantauan berkelanjutan serta adaptasi terhadap kondisi lokal.
Pewarta: Nandang Bramantyo
Tagline: #PendidikanWonogiri, #RegroupingSD, #MinimSiswa, #KrisisDemografi, #PemkabWonogiri, #SDN3Keloran,
About the Author
