RI News Portal. Yogyakarta, 28 Juli 2025 — Dalam konteks peningkatan kewaspadaan terhadap dinamika sosial dan tantangan keamanan kawasan, Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Senin pagi (28/7/2025). Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen lintas sektor untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis dalam mencegah serta menanggulangi potensi konflik sosial di wilayah Jawa Tengah.
Dipimpin langsung oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, rakor ini menghadirkan tokoh-tokoh strategis, antara lain Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat, Kabinda Jateng Brigjen Pol Harseno, para Pejabat Utama Polda Jateng dan Kodam IV Diponegoro, Kapolres dan Dandim se-Jawa Tengah, serta perwakilan Badan Kesbangpol kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Kapolda Jateng menekankan bahwa stabilitas keamanan bukanlah hasil spontan, melainkan buah dari sinergi, kewaspadaan, dan kerja kolaboratif seluruh elemen bangsa. Ia menyebut forum lintas sektoral ini sebagai momentum penting memperkuat jaringan komunikasi, deteksi dini, dan respons cepat terhadap dinamika konflik sosial yang berkembang.
“Damai dan rukun itu bukan warisan, tapi upaya yang harus kita wujudkan dan jaga secara kolektif setiap hari,” tegas Irjen Ribut Hari Wibowo.
Data Polda Jateng menunjukkan bahwa kondisi keamanan wilayah secara umum tergolong aman. Gangguan kamtibmas tercatat menurun 8,5 persen pada tahun 2024 dibandingkan 2023. Meski demikian, terdapat 27 kasus konflik sosial yang signifikan, seperti konflik antarormas, perguruan silat, hingga gesekan antarsuporter sepak bola. Salah satu kasus terbaru adalah konflik horizontal di Kabupaten Pemalang, yang menjadi sorotan dalam rakor tersebut.
Kapolda mengutip pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa persatuan nasional adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak, termasuk masyarakat sipil, dalam menjaga ketertiban dan persatuan.
“Stabilitas bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi menjadi tanggung jawab moral dan sosial kita bersama sebagai bangsa,” ujar Kapolda.
Sementara itu, Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin Darojat menegaskan komitmen TNI dalam mendukung upaya penegakan hukum dan ketertiban. Ia menyatakan bahwa Kodam IV siap memberikan perbantuan dalam bentuk kekuatan dan sumber daya untuk merespons potensi konflik secara proporsional.
“Jawa Tengah memang dikenal sebagai provinsi yang relatif toleran, tetapi dinamika sosial tidak boleh diabaikan. Tiga pilar TNI, Polri, dan Pemda harus menjadi garda terdepan menjaga ketertiban,” ujarnya.
Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Jateng Brigjen Pol Harseno yang menekankan pentingnya deteksi dini dan kepekaan kasatwil terhadap kondisi mikro sosial-politik yang berpotensi menciptakan konflik. Menurutnya, konflik sosial biasanya didahului oleh akumulasi persoalan yang dibiarkan tak tertangani.
“Deteksi dini adalah kunci. Kerawanan bisa muncul dari isu kecil, bahkan dari konten di media sosial yang tidak tervalidasi,” paparnya.
Dari perspektif akademik, kegiatan ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam tata kelola keamanan berbasis kolaborasi lintas institusi. Rakor semacam ini dapat dipahami sebagai wujud implementasi strategi keamanan partisipatif (participatory security governance), di mana negara melibatkan aktor non-negara untuk membangun sistem ketahanan sosial yang tangguh. Dalam konteks sosiologi politik, hal ini juga mencerminkan proses institusionalisasi kedamaian sebagai norma sosial melalui jalur formal dan informal.
Rakor Lintas Sektoral yang digelar Polda Jateng ini menjadi preseden penting dalam menata arsitektur keamanan daerah secara preventif dan berkelanjutan. Dengan menyatukan komitmen dan meningkatkan kewaspadaan kolektif, Jawa Tengah diharapkan terus menjadi contoh provinsi yang mampu menjaga harmoni sosial dan stabilitas keamanan secara inklusif dan partisipatif.
Pewarta : Nandang Bramantyo
