RI News Portal. Yogyakarta Senin, 9 Februari 2026 – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem jagung pakan ternak. Langkah ini ditandai dengan rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Markas Besar Polri, melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan, asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rapat tersebut diikuti secara daring oleh seluruh Polda di Indonesia, dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Keberhasilan Indonesia mencapai swasembada jagung pakan ternak pada tahun 2025, tanpa perlu impor, menjadi fondasi utama bagi strategi tahun ini. “Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan menyempurnakan pendekatan kita agar capaian ketahanan pangan di 2026 semakin solid dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng Purnomo.
Pendekatan terintegrasi ini menyasar dua sisi krusial: hulu produksi dan hilir pemasaran. Di sisi hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) jagung untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. Contoh nyata terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya Nagreg dan Ciamis, di mana petani berhasil memperoleh pembiayaan untuk penanaman ulang serta perluasan lahan. Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, menyatakan bahwa institusinya telah menyiapkan plafon hingga Rp180 triliun khusus untuk KUR sektor pertanian mikro pada 2026, termasuk komoditas jagung.
Sementara itu, di sisi hilir, Polri berkolaborasi dengan Bulog untuk melindungi petani dari praktik tengkulak yang menekan harga jual panen. Bulog menargetkan penyerapan hingga 1 juta ton jagung sepanjang tahun ini, dengan harga pokok pembelian (HPP) ditetapkan Rp6.400 per kilogram berdasarkan surat dinas internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12/01/2026. “Kami terus mengawal agar harga minimal sesuai HPP, seperti yang telah terbukti efektif di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan,” tambah Brigjen Langgeng.
Program ini juga difokuskan pada optimalisasi lahan tidur untuk meningkatkan produksi nasional, sekaligus membebaskan petani dari jeratan tengkulak melalui pendampingan manajerial yang intensif. Dengan demikian, petani diharapkan mampu mengelola pinjaman secara disiplin, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya memperbaiki taraf kesejahteraan keluarga.
Sinergi lintas lembaga ini diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas pasokan jagung pakan ternak, tetapi juga memperkuat fondasi kemandirian pangan Indonesia secara keseluruhan. Polri menegaskan optimisme bahwa ekosistem yang lebih kokoh ini akan membawa dampak positif jangka panjang bagi petani dan sektor peternakan nasional.
Pewarta: Lee Anno
About the Author
