RI News. Jakarta – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa perempuan bukan lagi sekadar penerima manfaat, melainkan mitra utama atau co-creator dalam proses pembangunan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Dialog Nasional dan Lokakarya Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kemandirian, serta Resiliensi Nasional yang digelar di Jakarta pada Rabu lalu, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret.
Febrian menjelaskan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan kepemimpinan perempuan secara strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menurutnya, transformasi pembangunan sejati hanya akan tercapai jika ada keberanian untuk mengubah pola pikir yang selama ini dominan.
“Transformasi terjadi ketika kita berani mengubah cara berpikir, berani keluar dari pendekatan top-down yang sempit, berani mengakui bahwa solusi tidak selalu datang dari pusat, dan berani menempatkan perempuan sebagai co-creator pembangunan dan bukan hanya sekedar objek,” ujar Febrian.
Ia menyoroti bahwa ketahanan nasional sesungguhnya bermula dari level paling mendasar, yaitu keluarga, di mana perempuan sering menjadi tulang punggung utama. Namun, terdapat paradoks yang mencolok: perempuan justru menjadi garda terdepan saat menghadapi krisis, tetapi jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Perempuan adalah yang paling terdampak saat krisis, tapi seringkali paling tidak didengar. Ketika kebijakan dibuat tanpa perspektif perempuan, maka kebijakan itu akan kehilangan separuh dari realitas. Dan kebijakan yang hilang separuh realitasnya, tentunya akan gagal menjawab krisis secara utuh,” tegasnya.
Febrian menambahkan bahwa kesetaraan gender bukanlah program sampingan atau agenda tambahan dalam kebijakan pemerintah. Sebaliknya, hal itu merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan nasional. Perempuan, kata dia, berperan krusial sebagai pengelola ekonomi keluarga, penjaga stabilitas sosial, penghubung antar-komunitas, serta aktor utama dalam merespons berbagai bentuk krisis.
Baca juga : Polri Peduli Infrastruktur: Jembatan Dusun Sampean Kapar Diperbaiki, Akses Warga Semakin Aman
Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks—seperti perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian global—pendekatan lama yang bersifat hierarkis dan mengesampingkan kontribusi perempuan hanya akan memperbesar kerentanan, bukan membangun ketangguhan.
“Ketika perempuan tidak berada di meja pengambilan keputusan, yang hilang bukan hanya suara, yang hilang adalah efektivitas kebijakan,” katanya.
Febrian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pergeseran perspektif mendasar dalam membangun resiliensi nasional. Perempuan, menurutnya, harus ditempatkan di pusat proses, bukan di pinggiran.
“Mari kita ubah cara kita melihat pembangunan, bukan lagi program apa yang kita berikan kepada perempuan, tapi bagaimana kita membangun bersama perempuan sebagai pemimpin, sebagai pengambil keputusan, dan sebagai penggerak perubahan,” pungkas Febrian Alphyanto Ruddyard.
Dialog dan lokakarya ini diharapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih inklusif, di mana kepemimpinan perempuan menjadi elemen inti dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
Pewarta : Yudha Purnama
About the Author
