RI News Portal. Klaten 13 Juli 2025 — Pelaksanaan launching nasional program strategis Koperasi Desa/Kalurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada Sabtu, 19 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, resmi diundur menjadi Senin, 21 Juli 2025. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Kemaritiman, Zulkifli Hasan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung Minggu (13/7/2025) di aula Koperasi Merah Putih Bentangan.
Penundaan ini bertujuan mengoptimalkan kehadiran para pemangku kepentingan nasional, termasuk aparatur sipil negara, serta memperkuat koordinasi teknis menjelang kehadiran Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang direncanakan secara langsung meresmikan koperasi percontohan di lokasi tersebut.
Hadir dalam rapat koordinasi ini sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Benny Indra Ardianto, serta perwakilan pimpinan BUMN.
Dalam keterangannya kepada media, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kesiapan teknis pelaksanaan sudah mencapai sekitar 80 persen. Saat ini, terdapat 78 ribu koperasi desa dan kelurahan yang telah berbadan hukum di seluruh Indonesia, dengan target mencapai 80 ribu pada akhir pekan ini. Koperasi-koperasi tersebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun kemandirian desa secara sistematis.
“Koperasi yang sudah berbadan hukum 78 ribu dan akhir minggu ini bisa mencapai 80 ribu. Oleh karena itu, secara kesiapan nasional, sudah sangat memungkinkan untuk dilakukan launching oleh Presiden,” ujar Zulkifli Hasan.
Program Koperasi Merah Putih ini dirancang sebagai skema pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan dengan masa pembinaan selama tiga tahun. Pemerintah pusat menempatkan koperasi sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis komunitas dan potensi wilayah.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, dalam keterangannya menyatakan bahwa meskipun terjadi perubahan jadwal, kesiapan di tingkat daerah telah mencapai tahapan akhir. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi teknis untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan aman.
“Prinsipnya 80 persen sudah clear. Tinggal beberapa pematangan pemahaman teknis. Mohon doanya agar Bapak Presiden rawuh (hadir) di Klaten dan semua berjalan dengan baik,” kata Hamenang.
Acara peluncuran ini dijadwalkan akan dihadiri oleh lebih dari 8.000 undangan, yang terdiri atas jajaran Menteri Kabinet, pimpinan BUMN, para gubernur se-Indonesia, bupati dan wali kota dari berbagai daerah, serta para kepala desa.
Penundaan launching ini mencerminkan pentingnya legitimasi simbolik dalam penguatan program strategis nasional. Kehadiran Presiden Prabowo tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai representasi legitimasi politik terhadap model pembangunan ekonomi desa berbasis koperasi.
Program Koperasi Merah Putih juga merepresentasikan pendekatan kolaboratif antara negara dan masyarakat desa dalam membangun ekonomi yang inklusif. Secara normatif, ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Adanya pembinaan tiga tahun terhadap koperasi ini menunjukkan pendekatan gradualistik untuk menjamin keberlanjutan kelembagaan koperasi yang selama ini kerap menjadi tantangan.
Dari sisi kebijakan publik, peluncuran massal 80 ribu koperasi berbadan hukum merupakan upaya penciptaan ekosistem ekonomi mikro yang berbasis regulasi, legitimasi hukum, dan keberpihakan struktural negara. Namun, ke depan, tantangan implementasi akan berkutat pada konsistensi pendampingan, tata kelola koperasi, serta integrasi digitalisasi dan akses permodalan.
Dengan demikian, penundaan peluncuran dapat dibaca bukan semata sebagai aspek teknis, tetapi juga sebagai strategi penguatan daya dorong politik dan sosial dari program koperasi yang diharapkan menjadi salah satu tonggak pemerintahan Presiden Prabowo dalam mengangkat kesejahteraan desa secara berkelanjutan.
Pewarta : Rendro P
