RI News Portal. Jakarta 25 Mei 2025 – Penegakan hukum terhadap pendudukan ilegal atas aset negara menjadi isu penting dalam tata kelola pertanahan dan supremasi hukum di Indonesia. Kasus pembongkaran bangunan milik organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya oleh Polda Metro Jaya di lahan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di kawasan Pondok Betung, Tangerang Selatan, membuka kembali diskursus tentang kepatuhan ormas terhadap hukum, potensi konflik agraria, dan peran aparat dalam menjaga kewibawaan negara.
Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya melakukan tindakan hukum tegas dengan mengamankan 17 orang terkait pendudukan lahan milik Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di kawasan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dari 17 orang tersebut, 11 di antaranya merupakan anggota ormas GRIB Jaya, dan 6 lainnya mengaku sebagai ahli waris atas tanah tersebut.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ade Ary Syam Indradi, menyatakan bahwa pendudukan dan pemanfaatan lahan negara tanpa hak yang dilakukan oleh pihak ormas merupakan pelanggaran hukum. “Mereka menguasai lahan milik BMKG tanpa hak, dan membangun serta memanfaatkan area tersebut untuk kepentingan sendiri,” jelasnya.
Pembongkaran fisik terhadap bangunan ilegal dilakukan pada Sabtu, 24 Mei 2025, sebagai bagian dari operasi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah negara. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa bangunan-bangunan yang berdiri tanpa izin tersebut disewakan kepada pedagang makanan dan penjual hewan kurban, tanpa izin resmi dan dengan sistem karcis retribusi liar yang dikelola internal oleh oknum ormas.
Dalam operasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekap karcis parkir, atribut ormas, serta beberapa senjata tajam. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan kekuatan ormas untuk menguasai ruang publik dan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum.
Baca juga : Tragedi Longsor di Trenggalek: Seluruh Korban Ditemukan, Enam Jiwa Meninggal Dunia
Kombes Pol Ade Ary juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga supremasi hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri. “Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang merugikan pihak lain. Apabila merasa dirugikan, silakan melapor ke pihak berwenang, termasuk Polsek, Polres, atau langsung ke Polda Metro Jaya melalui nomor 110 yang bebas pulsa dan aktif 24 jam,” ujarnya.
Kasus ini memperlihatkan kompleksitas relasi antara organisasi masyarakat, klaim atas tanah, dan keberadaan institusi negara. Pendudukan ilegal oleh ormas, yang kerap dikaitkan dengan unsur kekuatan sosial dan politik, berpotensi menimbulkan konflik agraria serta menantang otoritas negara atas aset publik. Dalam perspektif hukum agraria, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, serta melanggar ketentuan pidana dalam KUHP mengenai perampasan hak atas tanah negara.
Selain itu, penempatan ormas dalam praktik penguasaan dan pengelolaan lahan secara informal memerlukan tinjauan lebih dalam mengenai fungsi sosial ormas dan batas-batas intervensi mereka dalam ruang-ruang negara. Ketika ormas bertransformasi menjadi aktor ekonomi melalui praktik sewa lahan, maka terdapat risiko penyimpangan dari mandat sosialnya.
Kasus ini menegaskan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penertiban terhadap penguasaan lahan negara. Pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara institusi pemilik aset (seperti BMKG) dengan aparat penegak hukum dalam melakukan monitoring dan perlindungan terhadap aset publik. Selain itu, penertiban peran ormas harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum dan ketertiban umum agar tidak menciptakan zona abu-abu yang rawan disalahgunakan.
Ke depan, perlu dikembangkan mekanisme hukum dan administratif yang lebih efektif dalam menangani klaim waris dan konflik agraria perkotaan, termasuk sistem pendaftaran tanah elektronik dan basis data nasional tentang kepemilikan dan status hukum lahan.
Pewarta : Syahrudin Bhalak
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
