RI News Portal. Semarang 17 Juli 2025 – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin yang belum terakomodasi oleh sistem pendidikan formal.
Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan bahwa pembangunan akan segera dimulai setelah mendapatkan arahan resmi dari pemerintah pusat. “Rencananya masih di Rowosari. Pemerintah pusat memberikan pandangan, sebaiknya tahun ini bangunannya sudah bisa berdiri,” ujarnya.
Pemkot saat ini menunggu surat resmi yang akan mengatur langkah teknis, khususnya terkait pengadaan sumber daya manusia (SDM) pendidik. “Apakah kita akan dilibatkan dalam perekrutan tenaga pendidik, atau nanti ada bantuan guru dari pusat, ini masih dalam proses pembicaraan,” jelas Agustina.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan inklusif untuk memperkecil kesenjangan sosial dalam layanan pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, pihaknya sedang menunggu verifikasi data siswa kurang mampu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Ada edaran dari Kemensos untuk melakukan verifikasi data melalui Dinas Sosial, BPS, dan Dinas Pendidikan,” terangnya.
Pemanfaatan DTKS ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas kebijakan publik dan pencegahan salah sasaran dalam program afirmasi pendidikan.
Lahan untuk Sekolah Rakyat di Rowosari sebagian masih berstatus lahan pertanian sehingga membutuhkan proses legalisasi melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian. Adapun desain awal mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 6 rombongan belajar (rombel) untuk SD, serta masing-masing 3 rombel untuk SMP dan SMA.
Baca juga : Banyumas Tegaskan Urgensi Perbaikan Sarana Kesehatan Lingkungan Puskesmas, Dorong Implementasi Kesling Plus
Sebagai langkah awal, operasional sementara akan dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang dengan kuota awal 50 siswa untuk SD dan 50 siswa untuk SMA. “Belum ada siswa yang mendaftar karena edaran baru diterima. Saat ini kami masih melakukan verifikasi faktual,” kata Bambang.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Semarang mencerminkan penerapan teori kebijakan publik berbasis keadilan sosial (social justice-based policy). Kebijakan ini relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 4 tentang pendidikan berkualitas. Namun, sejumlah tantangan muncul, seperti sinkronisasi regulasi pusat-daerah, penyediaan SDM pendidik berkualitas, dan perubahan status lahan.
Secara akademis, model ini dapat dikaji melalui perspektif equity vs equality dalam layanan pendidikan. Sekolah Rakyat memberikan bentuk afirmasi yang menekankan equity, yakni memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang rentan secara sosial-ekonomi agar tidak tertinggal dalam sistem pendidikan nasional.
Pewarta : Dandi Setiawan
