RI News Portal. Subang, 30 Mei 2025 — Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menetapkan Sekolah Rakyat (SR) sebagai salah satu program unggulan dalam agenda kerja tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 100 unit SR ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli 2025. Kebijakan ini menandai pergeseran strategis Kemensos dari pendekatan karitatif menuju pembangunan jangka panjang berbasis hak sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dasar.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyanto, menyampaikan bahwa Kemensos tidak bekerja sendiri dalam realisasi proyek ini. Pembangunan dan operasional SR melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. “Untuk urusan kurikulum dan tenaga pengajar, sepenuhnya ditangani oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), yang dalam praktiknya akan bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Agus dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang, Kamis (29/5/2025).
Agus menekankan bahwa aspek infrastruktur juga menjadi prioritas utama. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ditugaskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik SR agar memenuhi standar kelayakan pendidikan. “Jadi, untuk 100 Sekolah Rakyat itu, kita pastikan semua sudah siap beroperasi sesuai target,” tegasnya.
Lebih lanjut, skema pembiayaan SR dibagi ke dalam dua jalur utama: 100 sekolah dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 100 sekolah lainnya akan dikembangkan melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta. Model kemitraan ini dinilai sejalan dengan semangat tanggung jawab sosial korporasi (CSR) yang berorientasi pada pembangunan sumber daya manusia di daerah tertinggal.
Program SR menjadi menarik secara akademik karena merepresentasikan pendekatan multi-sektoral dalam penyelenggaraan hak atas pendidikan. Dalam perspektif kebijakan sosial, program ini dapat dibaca sebagai respons negara terhadap ketimpangan akses pendidikan di wilayah-wilayah dengan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah. Sebagai bentuk kebijakan afirmatif, SR diharapkan dapat menjembatani kesenjangan struktural yang selama ini memperlebar jurang sosial antar kelompok masyarakat.
Namun demikian, sejumlah akademisi mengingatkan bahwa keberhasilan SR tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik dan pengadaan tenaga pengajar. Menurut Dr. Retno Mulyani, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Indonesia, aspek keberlanjutan dan pengelolaan partisipatif menjadi kunci utama. “Kalau SR hanya jadi proyek jangka pendek yang didorong oleh anggaran, tanpa pelembagaan di tingkat lokal dan tanpa pelibatan komunitas, hasilnya tidak akan jauh berbeda dari program-program populis sebelumnya,” jelasnya dalam diskusi publik di Jakarta.
Kemensos belum merinci secara terbuka lokasi pasti dari 200 SR yang direncanakan, tetapi sejumlah daerah seperti Subang, Pandeglang, dan Maluku Tengah disebut sebagai prioritas awal karena memiliki konsentrasi populasi miskin dan angka putus sekolah tinggi.
Dalam konteks ini, kebijakan Sekolah Rakyat dapat diposisikan sebagai bentuk konkret dari realisasi Pasal 31 UUD 1945 tentang hak atas pendidikan, sekaligus implementasi komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya butir ke-4 tentang pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua.
Pewarta : Syahrudin
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
