
“Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) perlu mempertimbangkan aspek sosiokultural yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. “Pedagang kaki lima bukan hanya sekadar aktor ekonomi, tetapi mereka juga bagian integral dari struktur sosial di suatu wilayah. Relokasi tanpa memperhitungkan interaksi sosial yang telah terbentuk, terutama di area dengan tingkat keramaian tinggi seperti alun-alun Wonosari, berpotensi merusak keseimbangan sosial yang telah ada” – Dr. Rina Suryani, pakar sosiologi ekonomi dari Universitas Indonesia
RI News Portal. Wonosari, Gunungkidul — Penolakan terhadap kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar alun-alun Wonosari, Gunungkidul, kembali mencuat. Koordinator Paguyuban Pedagang, Sugianto, menyatakan penolakan tersebut dalam sebuah pernyataan pada Rabu (07/05/2025). Menurut Sugianto, para pedagang sangat kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berencana memindahkan mereka ke Pasar Besole di Baleharjo.
“Kami sangat prihatin sekali tau-tau kami disuruh pindah ke Baleharjo, padahal kami tahu sendiri kalau di Besole itu sangat tidak efektif untuk berjualan,” ujar Sugianto dengan nada kecewa. Ia menilai bahwa lokasi Pasar Besole tidak strategis dan tidak memiliki potensi yang sama dengan kawasan alun-alun Wonosari yang menjadi pusat keramaian.

Menurut Sugianto, alun-alun Wonosari merupakan lokasi yang sangat strategis karena memiliki tingkat kunjungan yang tinggi dari masyarakat yang datang ke pusat kota. Oleh karena itu, para pedagang merasa bahwa keberadaan mereka di sana sudah mendukung keberhasilan usaha mereka. “Benar pemerintah memberikan fasilitas tempat di Baleharjo, namun bagi kami sangat tidak mungkin untuk berjualan di sana,” imbuhnya.
Sugianto juga menegaskan bahwa kebijakan relokasi ini berpotensi merugikan para pedagang yang telah lama berjualan di sekitar alun-alun. “Dengan kebijakan pemerintah saat ini, pedagang akan kehilangan pelanggan yang sudah bertahun-tahun dirintis,” lanjutnya. Ia bahkan menambahkan bahwa jika kebijakan ini tetap dilanjutkan, maka akan ada dampak negatif yang serius terhadap keberlangsungan usaha mereka. “Kami PKL seperti dibuat ‘stroke mati’ secara pelan-pelan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah merencanakan untuk merelokasi ratusan PKL yang beroperasi di sekitar alun-alun Wonosari ke tiga lokasi berbeda yang telah disiapkan, dengan Pasar Besole di Baleharjo akhirnya dipilih sebagai tempat relokasi utama. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini, penolakan dari pedagang tetap keras terdengar.
Baca juga : Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Dugaan Pelecehan oleh Eks Rektor Universitas Pancasila
Paguyuban PKL menuntut agar pemerintah melakukan kajian ulang terhadap kebijakan ini, mengingat dampaknya terhadap perekonomian pedagang yang bergantung pada lokasi strategis alun-alun Wonosari. Para pedagang berharap ada solusi yang lebih baik agar mereka bisa tetap berjualan tanpa harus kehilangan akses pasar yang telah terbangun selama bertahun-tahun.
Kebijakan relokasi ini juga menjadi sorotan berbagai pihak, mengingat potensi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, baik bagi pedagang maupun masyarakat yang terbiasa mengunjungi kawasan alun-alun Wonosari. Pemerintah daerah diharapkan bisa memberikan perhatian lebih terhadap keluhan para pedagang agar tercipta kebijakan yang lebih bijaksana dan tidak merugikan pihak manapun.
Pewarta : Lee Ano

#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal