RI News Portal. Jakarta, 25 Juni 2025 — Dalam upaya menegakkan prinsip regenerasi kepemimpinan serta menjamin kesinambungan organisasi, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmi melakukan mutasi terhadap sejumlah Perwira Tinggi (Pati) Polri yang memasuki masa pensiun. Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1421/VI/KEP./2025 tertanggal 24 Juni 2025, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Pol. Anwar.
Dua di antara nama yang masuk dalam daftar mutasi adalah tokoh strategis dalam struktur nasional: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Setyo Budiyanto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono. Keduanya dimutasi dalam rangka pensiun ke jabatan Pati (Perwira Tinggi) nonaktif di lingkungan internal Polri, yaitu masing-masing sebagai Pati Itwasum Polri dan Pati Densus 88 Antiteror Polri.
Mutasi ini mencerminkan kesinambungan reformasi internal di tubuh Polri dan lembaga mitra strategisnya. Posisi Setyo Budiyanto di KPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemberantasan korupsi, sementara Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT berperan vital dalam penanggulangan terorisme nasional. Pergantian kepemimpinan di dua institusi tersebut diharapkan tetap menjunjung prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan netralitas, sebagaimana ditekankan dalam agenda reformasi birokrasi dan penguatan lembaga penegak hukum.
Selain dua nama tersebut, tiga perwira tinggi lainnya turut dimutasi dalam rangka memasuki masa purna tugas. Komjen Pol. Pudji Prasetijanto Hadi, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri. Komjen Pol. Lotharia Latif, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), juga dimutasi ke posisi yang sama. Sedangkan Irjen Pol. Djoko Hari Utomo yang sebelumnya merupakan Auditor Kepolisian Utama Tingkat I di Itwasum Polri, kini dimutasi sebagai Pati Lemdiklat Polri.
Dalam tinjauan akademik, mutasi dalam rangka pensiun bukan semata-mata tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme institusionalisasi profesionalisme aparat negara. Dalam perspektif kelembagaan, perpindahan jabatan dan pensiun menandai fase transisi yang memengaruhi kontinuitas kebijakan, reformasi struktural, serta pembentukan ethos kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika politik-hukum dan keamanan nasional.
Regenerasi struktural ini juga mencerminkan prinsip meritokrasi dan rotasi karier dalam sistem birokrasi modern. Dengan memindahkan pejabat yang telah menjalani masa pengabdian maksimal ke posisi non-aktif sebelum pensiun, organisasi dapat memberi ruang bagi kaderisasi, penyegaran, dan adaptasi terhadap tantangan baru, khususnya dalam ranah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta pencegahan terorisme yang semakin kompleks.
Dengan keputusan mutasi ini, Polri menegaskan komitmennya terhadap pembinaan karier yang terstruktur dan menghormati masa pengabdian para perwira tingginya. Transisi kepemimpinan pada lembaga strategis seperti KPK dan BNPT diharapkan tetap menjunjung integritas institusi, serta mampu menjaga kepercayaan publik dalam mewujudkan supremasi hukum dan keamanan nasional yang demokratis dan inklusif.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
