RI News. Jakarta – Di tengah derasnya arus informasi digital yang sering memicu perbedaan persepsi masyarakat, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Langkah konkret dilakukan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri, yang bertujuan menciptakan narasi kebijakan yang selaras dari pusat hingga ke daerah-daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menegaskan bahwa penguatan sinkronisasi komunikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak dalam satu irama, bukan sebagai entitas terpisah yang berpotensi saling bertabrakan dalam penyampaian pesan.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan,” ujar Benni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, keselarasan narasi menjadi krusial agar masyarakat tidak kebingungan akibat perbedaan penjelasan kebijakan di berbagai tingkatan. Di era di mana informasi menyebar dalam hitungan detik, ketidaksinkronan sekecil apa pun dapat menggerus legitimasi kebijakan pemerintah.
Benni menilai komunikasi pemerintahan kini menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah tidak cukup hanya responsif terhadap isu yang muncul, tetapi juga harus mampu menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat setempat. Pendekatan ini, lanjutnya, merupakan bagian integral dari fungsi pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah daerah (Pemda).
Peran humas atau pranata humas pemerintah daerah disebutnya sangat strategis. Mereka tidak hanya bertugas menyebarkan informasi, melainkan juga menjembatani jurang antara bahasa teknokratis kebijakan dengan pemahaman publik yang lebih sederhana dan relatable.
Baca juga : Advokat di Era Dinamika Hukum: Penjaga Etika yang Menyeimbangkan Kekuasaan dan Membangun Kepercayaan Publik
Melalui Bimtek tersebut, Kemendagri mendorong aparatur Pemda untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih matang: berbasis data empiris, kontekstual sesuai karakteristik wilayah, serta mendukung terbentuknya ekosistem komunikasi pemerintahan yang terintegrasi secara nasional.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak informasi yang kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan manfaat dari kebijakan yang kita jalankan,” tegas Benni.
Kegiatan ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kapasitas komunikasi di seluruh Indonesia, sehingga kebijakan pusat dapat diterjemahkan dengan lebih efektif di tingkat lokal, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan secara keseluruhan.
Pewarta : Yogi Hilmawan
About the Author
