RI News Portal. Jakarta, Agustus 2025 – Direktur Literatur Institut Asran Siara menyerukan pemerintah untuk mengambil langkah tegas dalam menangani maraknya konten disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital. Fenomena ini dinilai mengancam persatuan masyarakat dan merusak kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (27/8/2025), Asran menegaskan bahwa disinformasi yang dibiarkan menyebar bebas dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan memperburuk iklim demokrasi. “Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang kuat, disertai upaya literasi digital yang masif untuk membendung dampak buruk ini,” ujarnya.
Menurut Asran, media sosial yang sejatinya menjadi sarana edukasi dan komunikasi justru kerap disalahgunakan sebagai alat penyebaran kebencian. Ia menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat.
Asran juga mendorong penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku penyebaran konten berbahaya. “Akun atau pihak yang terbukti menyebarkan disinformasi atau ujaran kebencian harus ditindak tegas sesuai hukum,” tegasnya. Ia menambahkan, literasi digital harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu memilah informasi dengan kritis dan bijak.
Baca juga : Presiden Prabowo Tekankan Persatuan Bangsa, Bappisus Diminta Jaga Kondusifitas
Literatur Institut berharap pemerintah segera mewujudkan langkah konkret untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bermanfaat. “Jangan sampai ruang publik digital kita dipenuhi narasi kebencian yang melemahkan persaudaraan. Kita perlu ruang digital yang mendukung pembangunan bangsa,” tutup Asran.
Pewarta : Yudha Purnama
