RI News Portal. Bandarlampung, 28 Juli 2025 — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia mendorong implementasi strategi pemangkasan rantai pasok beras di Provinsi Lampung sebagai langkah konkret menekan harga beras yang hingga kini masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Inisiatif ini disampaikan langsung oleh Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tamin, Bandarlampung, Senin (28/7/2025) pagi.
Hasil sidak menunjukkan bahwa harga beras baik jenis premium maupun medium masih dijual melebihi ketentuan HET. Menurut Ketua KPPU yang akrab disapa Ifan, struktur distribusi yang terlalu panjang menjadi faktor determinan terhadap tingginya harga beras di pasar. Ia menilai bahwa perbaikan struktur rantai distribusi merupakan langkah mendesak demi efisiensi pasar dan perlindungan konsumen.
“Tadi disampaikan Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung bahwa salah satu penyebab harga di atas HET adalah supply chain yang terlalu panjang. Ada ide bagus yang sedang diuji coba oleh Pemprov, bahkan melibatkan koperasi dan Bumdes. Ini model yang berpotensi kuat,” ujar Ifan.
Lebih lanjut, KPPU mendesak agar inisiatif pemangkasan rantai pasok yang sedang diuji coba oleh Pemerintah Provinsi Lampung tidak berhenti pada tataran diskursus semata, melainkan segera dieksekusi dalam kerangka waktu yang terukur.
“Jangan hanya dibahas, eksekusi dengan jelas. Misalnya dalam enam bulan. Kalau berhasil, model ini bisa jadi acuan kebijakan nasional,” tegasnya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Evi Fatmawati, menyatakan pihaknya telah melakukan simulasi pemangkasan rantai distribusi beras bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gubernur Lampung. Model yang tengah disiapkan melibatkan distribusi langsung dari Bulog ke titik pasar yang sesuai dengan HET.
“Pemangkasan rantai pasok ini akan kami realisasikan dengan pola distribusi langsung oleh Bulog, agar masyarakat bisa memperoleh beras sesuai HET dan tidak dirugikan,” jelas Evi.
Baca juga : Desentralisasi Keadilan: 3.258 Posbakum Desa-Kelurahan Resmi Diluncurkan di Sumatera Selatan
Evi juga menggarisbawahi peran strategis Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam mengintervensi distribusi pangan secara lokal. Keterlibatan entitas ekonomi kerakyatan ini diharapkan menjadi kekuatan struktural dalam mendukung stabilisasi harga beras.
“Koperasi Merah Putih dan Bumdes akan memperkuat distribusi, menjembatani dari produsen ke konsumen dengan efisiensi,” tambahnya.
Menanggapi rencana tersebut, Perum Bulog Kantor Wilayah Lampung menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemangkasan rantai pasok. Hal ini disampaikan oleh Manager Administrasi dan Keuangan Bulog Kanwil Lampung, Arif Ahmadi.
“Bulog siap bekerja sama dengan Pemprov dan KPPU. Kami selalu menekankan kepada pengecer untuk menjaga harga jual beras di bawah HET, khususnya untuk beras yang disuplai Bulog,” ucapnya.
Fenomena ini mencerminkan kompleksitas pengaturan harga pangan pokok di Indonesia, di mana dominasi aktor distribusi kerap menjadi determinan utama dalam pembentukan harga di tingkat konsumen. Intervensi pemerintah, melalui penguatan peran lembaga publik (Bulog), pengawasan persaingan usaha (KPPU), serta kolaborasi dengan badan usaha berbasis komunitas (koperasi dan Bumdes), menunjukkan pendekatan multisektor dalam tata kelola pangan nasional.
Model distribusi beras efisien yang saat ini diuji coba di Lampung memiliki potensi menjadi best practice bagi provinsi lain, terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan perlindungan hak konsumen atas harga pangan yang wajar.
Pewarta : Hatami
About the Author
