RI News Portal. Lampung, 10 Juni 2025 — Sebuah video viral di media sosial yang menarasikan adanya dugaan intimidasi terhadap Kepala Pekon oleh tiga wartawan di Lampung Barat berbuntut laporan ke aparat penegak hukum. Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Setwil Lampung melaporkan dua akun media sosial yang dianggap menyebarkan informasi menyesatkan dan mencemarkan nama baik. Kasus ini mencuatkan kembali persoalan batas antara kebebasan berekspresi di ruang digital, profesionalisme jurnalis, dan ketegangan antara masyarakat sipil serta aktor-aktor politik lokal.
Sebuah video yang beredar luas di media sosial menampilkan narasi bahwa tiga wartawan telah melakukan intimidasi terhadap Kepala Pekon (Desa) di wilayah Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, memicu polemik dan pelaporan hukum oleh Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung.
Dalam unggahan akun Instagram @pemudalambarbersatu (PLB), serta akun Facebook @yudiutara, narasi tersebut dikemas bersama video permintaan maaf wartawan yang disebut-sebut sebagai bukti intimidasi. Menanggapi hal itu, Yuheri, salah satu wartawan yang ada dalam video tersebut, didampingi Ketua Setwil FPII Lampung Sufiyawan, resmi melaporkan kedua akun tersebut ke Polda Lampung pada Senin, 9 Juni 2025.
Laporan tersebut teregister dalam dokumen resmi dengan Nomor: STTLP/B/397/VI/2025/SPKT/POLDA LAMPUNG, dan dimasukkan sebagai dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya mengenai pencemaran nama baik dan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta.
“Postingan akun PLB telah mencemarkan nama baik kami, karena video dan narasi yang diunggah tidaklah sesuai maupun selaras dengan semestinya,” ujar Yuheri kepada wartawan di halaman Mapolda Lampung.
Ia menegaskan bahwa saat itu ia dan dua rekan wartawan lainnya hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk melakukan koordinasi dan konfirmasi di Pekon Sukananti, namun justru dipaksa membuat video permintaan maaf atas tuduhan yang belum terbukti secara hukum.
Dalam analisis etik pers, tindakan pemaksaan perekaman video permintaan maaf terhadap jurnalis dapat dilihat sebagai bentuk intimidasi balik yang melanggar prinsip kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bila wartawan dianggap melanggar kode etik atau menyalahgunakan profesi, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui ekspos publik yang bersifat menyudutkan.
Sebaliknya, bila wartawan memang masuk ke pekarangan rumah tanpa izin atau melakukan tekanan terhadap narasumber, maka masyarakat juga memiliki hak hukum untuk melaporkan perbuatan tersebut. Namun dalam kasus ini, tampak belum ada laporan resmi terhadap para wartawan, sementara justru mereka yang melakukan pelaporan terlebih dahulu terkait pencemaran nama baik.
Keterlibatan Teuku Wahyu, Ketua PLB dalam video tersebut, juga menjadi sorotan. Aktivis Lampung Barat, Joni Yawan, mempertanyakan legal standing Teuku Wahyu yang mengklaim sebagai pengacara Bupati dan konsultan hukum desa-desa di Lampung Barat.
“Setahu saya dia punya kafe dan dikenal sebagai tukang buat kopi. Dua tahun terakhir dia memang dekat dengan Bupati dan Ketua DPRD, bahkan masuk ke partai politik dan diberi banyak organisasi. Saya ragu dia advokat,” ujar Joni Yawan dalam keterangannya.
Joni juga menyebut adanya potensi konflik kepentingan, dengan dugaan bahwa organisasi seperti PLB dijadikan instrumen untuk mengakses dana hibah yang bersumber dari APBD. Kritik ini menambah lapisan kontroversi dalam peristiwa viral tersebut, karena menunjukkan ketegangan antara jurnalis independen dan aktor-aktor lokal yang memiliki jejaring politik.
Kasus ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam memproduksi dan menyebarkan konten digital yang menyangkut reputasi seseorang, terlebih dalam konteks profesi jurnalis yang memiliki peran strategis dalam demokrasi. Pelaporan yang dilakukan ke Polda Lampung diharapkan dapat menjadi jalan bagi klarifikasi fakta dan penegakan hukum yang adil.
Sementara itu, publik menanti peran aktif Dewan Pers untuk memberikan penilaian objektif atas peristiwa ini, serta langkah proaktif dari aparat penegak hukum untuk mencegah kasus-kasus serupa yang dapat menciderai integritas dunia pers maupun menciptakan keresahan sosial.
Pewarta : IF ( Red )
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
#teman, #all, #wartawan, #berita
