RI News Portal. Tegal – Forum Masyarakat Peduli Pembangunan (FMPP) Kabupaten Tegal menguji mekanisme kontrol sosial dengan menggelar audiensi langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat, Selasa (27/1/2026). Agenda utama pertemuan adalah meminta kejelasan dan akuntabilitas atas pelaksanaan program revitalisasi Sekolah Dasar (SD) yang sedang berjalan di beberapa wilayah.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kepala Bidang Pendidikan Dasar ini menghadirkan ketegangan antara harapan transparansi dan keterbatasan informasi resmi. Koordinator FMPP, Irwan Jaelani, menegaskan bahwa inisiatif ini adalah bentuk konkret pengawasan masyarakat terhadap program publik.
“Kami hadir untuk memastikan setiap tahapan revitalisasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga eksekusi di lapangan, dapat dipertanggungjawabkan. Ini menyangkut kepentingan ratusan bahkan ribuan anak sekolah,” tegas Irwan dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, pengawasan publik bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan upaya preventif untuk meminimalisir potensi masalah dan penyimpangan di tengah proyek yang menggunakan anggaran daerah.
Menjawab tuntutan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud, Da’i Wibowo, yang mewakili pimpinan, menyatakan kesediaan pihaknya untuk terbuka. Ia memaparkan garis besar program yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak dan aman.
“Prinsip kami adalah mengikuti semua regulasi yang berlaku. Program ini dijalankan untuk kepentingan bersama, yaitu kemajuan pendidikan dasar di Kabupaten Tegal,” jelas Da’i Wibowo.
Namun, atmosfer dialogis pertemuan sedikit tercoreng oleh kekecewaan yang disampaikan Sekretaris FMPP, Atang Komarudin. Menurutnya, kehadiran Disdikbud terasa belum lengkap karena tidak menghadirkan narasumber kunci: para kepala sekolah yang sehari-hari menghadapi realitas pembangunan di lokasi proyek.
Baca juga : Pulosari Terisolasi: Duka dan Darurat di Bawah Bayang Slamet
“Penjelasan teknis dan administratif dari dinas penting, tetapi kami juga perlu mendengar langsung tantangan dan progres di lapangan dari pelaksana utama di sekolah. Tanpa itu, informasi yang kami dapat terasa belum utuh,” ungkap Atang.
Meski terdapat catatan kritis, kedua belah pihak sepakat untuk membangun komunikasi yang berkelanjutan. Audiensi yang juga dihadiri perwakilan LSM, organisasi kemasyarakatan, dan jurnalis ini dinilai sebagai langkah awal yang penting.
FMPP berharap ruang dialog seperti ini dapat menjadi norma, sehingga program-program pembangunan pendidikan di masa depan dapat berjalan dengan prinsip tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Pewarta: Ikhwanudin
About the Author
