RI News. Washington 22 Maret 2026 – Pertemuan bilateral antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Gedung Putih pada 19 Maret lalu meninggalkan kesan mendalam, namun bukan karena hasil diplomasi yang dicapai. Sebuah pernyataan santai dari Trump yang membandingkan operasi militer AS terhadap Iran dengan serangan mendadak Jepang di Pearl Harbor tahun 1941 justru memicu gelombang ketidaknyamanan di kalangan masyarakat dan elite politik Jepang.
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, seorang jurnalis Jepang menanyakan alasan mengapa AS tidak memberi tahu sekutu-sekutunya, termasuk Jepang, sebelum melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari. Trump menjawab bahwa elemen kejutan merupakan bagian krusial dari strategi tersebut. Ia lalu menoleh ke arah Takaichi dan berkata, “Kita ingin kejutan. Siapa yang lebih paham soal kejutan daripada Jepang? Mengapa kalian tidak memberitahu saya soal Pearl Harbor?”
Ucapan itu disambut tawa singkat dari sebagian hadirin di Oval Office, namun segera diikuti keheningan canggung. Takaichi terlihat menarik napas dalam dan membelalakkan mata, sementara ekspresinya menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Momen tersebut terekam dalam berbagai siaran langsung dan kini menjadi bahan perbincangan hangat di Jepang.
Reaksi di Tokyo muncul dengan cepat. Banyak analis dan warga menyatakan rasa malu serta kebingungan karena topik Pearl Harbor—yang selama puluhan tahun ditangani dengan sangat hati-hati oleh pejabat kedua negara—tiba-tiba diungkit secara ringan oleh pemimpin AS untuk membela keputusan perangnya. Hubungan keamanan AS-Jepang memang sangat vital bagi Tokyo, terutama di tengah ketegangan regional dan ketergantungan Jepang pada stabilitas ekonomi global yang terdampak konflik di Timur Tengah. Kunjungan Takaichi ke Washington sendiri bertujuan memperkuat aliansi tersebut, termasuk membahas kontribusi Jepang dalam menjaga keamanan Selat Hormuz yang terganggu akibat perang.
Namun, kejadian ini juga menyingkap luka lama dalam diskursus domestik Jepang tentang masa lalu perang. Delapan dekade setelah berakhirnya Perang Dunia II, perdebatan mengenai tanggung jawab historis Jepang masih hidup. Pemimpin senior, termasuk Takaichi yang dikenal dengan pandangan nasionalisnya, kerap menyatakan bahwa Jepang telah cukup meminta maaf atas peristiwa masa lalu. Baru-baru ini, Takaichi bahkan menyatakan akan berupaya menciptakan “pemahaman” dari AS serta negara tetangga sebelum mengunjungi Kuil Yasukuni—tempat yang memuja sekitar 2,5 juta korban perang Jepang, termasuk para tokoh yang diklasifikasikan sebagai penjahat perang kelas A oleh Pengadilan Militer Internasional.
Baca juga : Jepang Desak Iran Bebaskan Dua Warganya, Salah Satunya Jurnalis NHK
Beberapa pengamat di Jepang menilai sikap diam Takaichi selama pertemuan itu sebagai upaya menjaga hubungan bilateral yang strategis, meski ada pula kritik yang menyebutnya terlalu pasif. Di sisi lain, pernyataan Trump dipandang sebagai cerminan gaya diplomasi yang tidak konvensional, yang kerap memprioritaskan efek kejutan dan pesan domestik di atas sensitivitas historis mitra.
Insiden ini menggarisbawahi kerumitan aliansi AS-Jepang di era konflik global yang semakin kompleks. Di tengah tekanan untuk mendukung posisi AS di Timur Tengah, Jepang harus menyeimbangkan antara kepentingan keamanan, ekonomi, dan identitas nasional yang masih bergulat dengan bayang-bayang sejarah.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
