Ketua Umum Lembaga J.E.A Setiawan Wibisono S.Th, Apresiasi Kinerja Polri dalam Pengamanan Ramadhan dan Arus Mudik 2025

RI News Portal. Semarang, Dalam momentum pasca-Hari Raya Idul Fitri 1446 H, apresiasi publik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin mengemuka. Salah satunya datang dari Ketua Umum Justice Enforcement Association (JEA), Setiawan Wibisono, S.Th., yang menilai bahwa Polri telah menunjukkan peran strategis dan profesional dalam pengamanan serta cipta kondisi selama bulan suci Ramadhan dan puncak arus mudik Lebaran 2025.

“Polri telah bekerja secara sistematis dan humanis. Upaya seperti rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan, pendirian posko pelayanan, penekanan tindak pidana, hingga patroli rutin di area strategis adalah bukti konkret bahwa Polri hadir sebagai pelindung dan pelayan masyarakat,” ujar Setiawan Wibisono dalam keterangannya kepada media, Sabtu (12/4).

Menurutnya, keberhasilan Operasi Ketupat 2025 tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencerminkan komitmen institusional Polri dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode yang sangat krusial. “Arus mudik tahun ini berlangsung dengan relatif lancar, aman, dan kondusif. Ini mencerminkan adanya tata kelola keamanan publik yang terukur dan terencana dengan baik,” lanjutnya.

Setiawan menambahkan bahwa keberhasilan ini bukan hanya hasil kerja satuan lalu lintas semata, tetapi merupakan sinergi berbagai unit dalam tubuh Polri yang mengedepankan pendekatan preventif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika sosial selama libur panjang. Dalam kerangka etika publik, lanjutnya, upaya Polri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab institusional terhadap hak-hak warga negara atas rasa aman dan kenyamanan.

Secara teoritis, keberhasilan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam politik keamanan Indonesia, dari pendekatan yang bersifat represif menjadi humanis dan partisipatif. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Barry Buzan (1991) dalam teori keamanan manusia (human security), yang menekankan bahwa keamanan tidak cukup hanya soal ketertiban, tetapi juga kenyamanan dan kesejahteraan.

Baca juga : KSPI Beri Nilai Sangat Baik untuk Polri terkait Pengamanan Mudik Lebaran

“Polri kini berada dalam transisi penting: dari sekadar instrumen negara menuju aktor sipil yang mampu menjadi penjaga harmoni sosial,” ungkap Setiawan Wibisono, S.Th., Ketua Umum Lembaga Justice Enforcement Association (J.E.A)

“Operasi Ketupat menjadi bukti bahwa Polri bisa mengedepankan pendekatan preventif yang berbasis pada pemetaan sosial dan penilaian risiko, bukan sekadar reaksi atas pelanggaran hukum.”

Hal ini menjadi penting dalam membangun politik keamanan demokratis, di mana keamanan tidak dikontrol secara otoriter, melainkan dilaksanakan dengan basis legitimasi publik dan keterbukaan informasi. Masyarakat merasa aman bukan karena takut, melainkan karena percaya terhadap profesionalisme aparat.

Operasi Ketupat 2025 sendiri masih akan terus berlangsung selama masa arus balik Lebaran. Polri mengintensifkan pemantauan di jalur-jalur utama dan simpul-simpul transportasi guna memastikan bahwa para pemudik dapat kembali ke kota masing-masing dengan selamat.

Apresiasi dari berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Justice Enforcement Association (JEA) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keamanan selama Ramadhan dan Idul Fitri oleh Polri telah menumbuhkan kepercayaan publik dan menjadi contoh nyata dari prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada etika, keamanan, dan kemanusiaan.

Implikasi

Dalam kerangka pembangunan hukum dan politik keamanan nasional, model keberhasilan Operasi Ketupat 2025 dapat menjadi rujukan normatif untuk kebijakan di masa mendatang. Beberapa rekomendasi yang dapat diangkat antara lain:

1. Institusionalisasi evaluasi berbasis HAM dan etika publik dalam setiap operasi pengamanan skala nasional.
2. Penguatan koordinasi antarsektor, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan komunitas sipil, agar pendekatan keamanan semakin inklusif.
3. Digitalisasi manajemen lalu lintas dan keamanan publik untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap gangguan sosial.
4. Peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, agar kesadaran akan aturan dan partisipasi publik semakin tinggi.

“Dengan demikian, peristiwa mudik 2025 bukan hanya soal lalu lintas yang lancar dan keamanan yang kondusif, tetapi juga menjadi refleksi penting tentang arah kebijakan keamanan Indonesia: lebih demokratis, berakar pada hukum, dan mengedepankan martabat kemanusiaan.” tutupnya.

Pewarta : Nandang Bramantyo