RI News. Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggeber percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pilar utama penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat paling bawah. Hingga saat ini, sebanyak 5.503 unit gedung koperasi telah berdiri kokoh dari total 8.523 koperasi yang telah memiliki badan hukum.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah, Eddy S. Bramiyanto, menyatakan bahwa dari ribuan koperasi tersebut, 5.887 unit sudah selesai dilakukan pemetaan lokasi pembangunan gedung. Dari angka itu, 5.503 unit telah memasuki tahap konstruksi fisik, dengan 1.456 di antaranya sudah rampung 100 persen.
“Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pembangunan koperasi terbanyak kedua secara nasional,” ujar Eddy di Semarang.
Menurutnya, kehadiran KDKMP mulai memberikan dampak konkret terhadap penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Puluhan koperasi kini terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, ratusan koperasi lainnya menjalin kerja sama dengan Perum Bulog dalam Gerakan Pangan Murah, dengan total nilai transaksi mencapai sekitar Rp 9,5 miliar.
Kontribusi itu tidak berhenti di situ. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, ratusan KDKMP juga berperan penting dalam menjaga pasokan pangan tetap stabil, sehingga turut membantu meredam gejolak harga di tingkat konsumen.
Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Brigjen Pol (Purn) Erwin Chahara Rusmana, menilai Jawa Tengah memiliki keunggulan strategis dalam mengembangkan koperasi. Dukungan itu berasal dari jumlah desa yang sangat banyak serta budaya gotong royong dan berkoperasi yang sudah mengakar kuat di masyarakat.
“Terkait Kopdes Merah Putih, potensi di Jateng sangat besar. Kebijakan ini menjadi prioritas Presiden, sehingga perlu kolaborasi semua pihak,” tegas Erwin saat melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Jumat (10/4/2026).
Erwin menambahkan bahwa percepatan pengembangan KDKMP memerlukan pemetaan yang matang serta sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, TNI, hingga badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca juga : Semarang Masih Menimbang: WFH ASN Tiap Jumat Ditunda, Fokus Penghematan BBM Dinas Jadi Prioritas Utama
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya pendekatan yang serius, terstruktur, namun tetap fleksibel dalam mengawal program ini. Ia menolak model pembangunan yang seragam di seluruh wilayah.
“Tidak semua KDKMP harus dipukul rata. Harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah, dan tidak boleh dipaksakan satu desa satu koperasi,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Gubernur, pendekatan adaptif ini krusial agar koperasi dapat tumbuh secara berkelanjutan dan benar-benar menjadi solusi bagi kebutuhan konkret masyarakat setempat. Dengan penguatan kelembagaan, manajemen yang baik, serta kolaborasi antarpihak, KDKMP diharapkan mampu menjadi tulang punggung ekonomi desa yang tangguh di Jawa Tengah.
Program ini tidak hanya membangun fisik gedung, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat desa dapat mengelola potensi lokal secara mandiri sambil terhubung dengan pasar yang lebih luas.
Pewarta : Nandang Bramantyo
About the Author
