RI News Portal. Jakarta, 25 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterlibatan Indonesia pada forum-forum parlemen internasional sebagai bagian dari strategi diplomasi luar negeri yang adaptif terhadap dinamika global. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan bahwa diplomasi antar-parlemen, yang juga dikenal sebagai second-track diplomacy, menjadi instrumen penting di era multipolar saat ini.
“Kolaborasi antarnegara melalui jalur diplomasi parlemen menjadi semakin penting. Terutama di era multipolar, ketika kerja sama lintas aktor dan institusi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keadilan global,” ujar Mardani dalam keterangannya di Jakarta.
Indonesia, melalui peran aktif DPR, secara konsisten berpartisipasi dalam sejumlah forum parlemen regional dan global seperti ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Inter-Parliamentary Union (IPU). Forum-forum ini tidak hanya menjadi arena komunikasi antarparlemen, tetapi juga wadah diplomasi lunak (soft diplomacy) yang berkontribusi dalam merumuskan agenda-agenda global, mulai dari perdamaian, hak asasi manusia, hingga pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mardani menekankan pentingnya reformasi kelembagaan parlemen melalui prinsip keterbukaan informasi. Ia menyinggung komitmen Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP), sebuah inisiatif multilateral yang didirikan pada 2011, di mana Indonesia merupakan salah satu negara pendiri.
“Kalau kita ingin beresin negara, kita harus mulai dari parlemen. Dan itu artinya kita harus mendorong open parliament sebagai bagian dari reformasi kelembagaan,” kata Mardani. Konsep open parliament mencakup transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, dan inovasi digital dalam proses legislasi dan pengawasan.
Keterbukaan parlemen di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Namun, inisiatif seperti penguatan peran BKSAP dan partisipasi aktif dalam OGP menunjukkan adanya keinginan untuk mendorong parlemen menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam konteks ini, peluncuran buku diplomasi parlemen oleh BKSAP DPR tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi kerja sama internasional, tetapi juga sebagai simbol ajakan untuk memperluas partisipasi publik dalam ranah diplomasi legislatif.
Baca juga : Penambahan Stok Beras SPHP di Natuna: Strategi Stabilisasi Harga di Wilayah Perbatasan
“Buku ini juga ajakan terbuka untuk berkolaborasi. Semua bisa mendengar, mengkritik, dan berkontribusi dalam kerja-kerja diplomasi BKSAP,” tegas Mardani.
Secara akademik, diplomasi parlemen merupakan bentuk evolusi dari peran legislatif dalam kebijakan luar negeri. Berbeda dengan diplomasi eksekutif yang bersifat formal dan hierarkis, diplomasi parlemen bersifat dialogis dan reflektif, memungkinkan pertukaran gagasan yang lebih pluralistik dan partisipatif.
Peran parlemen dalam diplomasi internasional menunjukkan bahwa politik luar negeri bukan lagi monopoli lembaga eksekutif. Hal ini membuka ruang studi lintas disiplin yang mengkaji hubungan antara kebijakan domestik, tata kelola pemerintahan, dan kerja sama transnasional.
Indonesia sebagai negara demokratis dengan populasi besar dan peran geopolitik strategis, memiliki potensi untuk menjadi pionir dalam diplomasi parlemen yang transparan dan inklusif. Namun, untuk mencapai hal ini, perlu ada komitmen politik, penguatan kapasitas institusional, serta peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
