RI News. Washington DC — Gejolak geopolitik Amerika Latin, Honduras muncul sebagai contoh menarik bagaimana keputusan diplomatik bisa berbalik arah hanya dalam waktu singkat. Tiga tahun setelah memutuskan hubungan dengan Taiwan dan beralih ke China pada 2023, negara Amerika Tengah ini kini sedang mempertimbangkan untuk kembali ke pelukan Taipei. Langkah ini bukan sekadar pergantian aliansi, melainkan cerminan dinamika kekuatan global di mana pengaruh ekonomi dan politik AS memainkan peran kunci.
Keputusan awal Honduras untuk mengakui China di bawah kepemimpinan mantan Presiden Xiomara Castro didasari harapan besar akan keuntungan ekonomi. Castro menjanjikan peluang lebih baik melalui kerjasama dengan Beijing, termasuk pembukaan kedutaan di sana. Namun, realitas ternyata berbeda. Sektor akuakultur, khususnya peternakan udang, mengalami pukulan telak. Penjualan ke Taiwan anjlok dari lebih dari 100 juta dolar AS pada 2022 menjadi hanya 16 juta dolar AS pada 2025. China, yang diharapkan mengisi kekosongan itu, gagal memberikan pasar alternatif yang kompetitif.
Javier Amador, direktur eksekutif Asosiasi Akuakultur Nasional Honduras, menggambarkan situasi ini sebagai “penipuan”. Menurutnya, hilangnya pasar Taiwan menyebabkan penutupan setidaknya 95 peternakan udang dan satu pabrik pengolahan, menghilangkan lebih dari 25.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung, serta jutaan dolar devisa. “Kami tidak kompetitif bagi China,” ujar Amador, menekankan bahwa industri ini kini bergantung pada kemungkinan pemulihan hubungan dengan Taiwan untuk mengaktifkan kembali produktivitas dan menciptakan peluang baru.
Presiden baru Nasry Asfura, yang dilantik pada Januari 2026 dengan dukungan kuat dari pemerintahan AS di bawah Donald Trump, langsung memerintahkan peninjauan ulang perjanjian dengan Beijing. Langkah ini memicu spekulasi bahwa Honduras akan menjauh dari China, sejalan dengan agenda Trump untuk membatasi pengaruh ekonomi Beijing di Amerika Latin. Asfura bahkan bertemu Trump di kediamannya tak lama setelah pelantikan, dan diharapkan hadir dalam pertemuan keamanan regional yang digelar di Florida.
Dari perspektif akademis, pergeseran ini mencerminkan bagaimana ketergantungan struktural terhadap AS membatasi ruang gerak negara-negara kecil seperti Honduras. Francisco Urdinez, profesor ilmu politik di Universitas Katolik Kepausan Chile, menyebut Honduras sebagai “negara paling mungkin di dunia saat ini untuk mengembalikan pengakuan diplomatik ke Taiwan”. Menurutnya, perhitungan Asfura lebih berfokus pada hubungan dengan AS daripada Taiwan itu sendiri. “Pengakuan Taiwan adalah harga masuk ke rahmat baik Trump,” kata Urdinez, menyoroti dinamika transaksional dalam politik luar negeri AS.
Secara geopolitik, hubungan Amerika Latin dengan Taiwan telah menjadi indikator keseimbangan kekuatan antara dua ekonomi raksasa dunia. Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya, sementara AS, meski tanpa hubungan formal, menjadi pendukung utama Taipei untuk mempertahankan sekutu-sekutu resminya. Saat ini, hanya 12 pemerintahan yang mengakui kedaulatan Taiwan, dengan tujuh di antaranya di Amerika Latin, termasuk Guatemala dan Paraguay. Kehilangan Honduras pada 2023 adalah bagian dari tren, menyusul Panama, Republik Dominika, El Salvador pada 2016-2017, dan Nikaragua pada 2021.
Baca juga : Ukraina Jadi Penyelamat Timur Tengah dari Serangan Drone Murah Iran: Pelajaran dari Medan Perang Rusia
Namun, tren ini tampaknya mulai berbalik. Di bawah tekanan AS, negara-negara seperti Guatemala tetap teguh bersama Taiwan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam kunjungannya ke Guatemala pada Februari 2026, memuji keteguhan mereka di tengah “tekanan besar” dan berjanji memperdalam ikatan ekonomi. Anggota Kongres AS John Moolenaar juga menekankan dukungan terhadap Guatemala yang “menentang agresi China” melalui hubungan perdagangan kuat dengan Taiwan. Rancangan undang-undang di Kongres AS bahkan menawarkan bantuan 120 juta dolar AS selama tiga tahun untuk mitra-mitra Taiwan.
China, di sisi lain, merespons dengan diplomatis. Juru bicara kedutaan mereka di Washington, Liu Pengyu, menyatakan bahwa Honduras memiliki prospek pembangunan jangka panjang yang lebih baik sejak menjalin hubungan dengan Beijing, dengan hasil kerjasama yang “bermanfaat” di berbagai bidang. Sementara itu, perwakilan Taiwan di Washington menegaskan kesiapan memajukan hubungan dengan Honduras secara “terbuka dan pragmatis”, tanpa syarat, berdasarkan kesetaraan dan timbal balik.
Enrique Millán-Mejía, pakar pengembangan ekonomi di Dewan Atlantik, menyarankan Honduras bisa memberikan “status khusus” bagi Taiwan sambil mundur dari inisiatif infrastruktur global China. Panama telah melakukan hal serupa tahun lalu, memicu kemarahan Beijing yang menuduh AS menggunakan “tekanan dan paksaan”. Bagi Honduras, yang menerima investasi ratusan juta dolar dari China sejak 2023, proses ini tidak mudah—lebih dari selusin perjanjian harus ditinjau ulang.
Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa pergeseran Honduras bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ketergantungan struktural terhadap AS. Perdagangan bilateral Honduras-AS mencapai 15,8 miliar dolar AS pada 2024, dengan remitansi dari warga Honduras di AS menyumbang 26 persen pendapatan nasional. Ini menciptakan kerentanan yang membuat aliansi dengan China kurang berkelanjutan, terutama di bawah pemerintahan Trump yang menekankan pengurangan tarif sebagai insentif.
Wakil Presiden Honduras Maria Antonieta Mejia mengonfirmasi bahwa pemulihan hubungan dengan Taiwan akan dilakukan secara bertahap, memberi waktu untuk mengevaluasi kesepakatan dengan China. Sementara itu, Taiwan menyatakan sikap terbuka tanpa prasyarat, asal memperluas ruang internasionalnya.
Kasus Honduras mengilustrasikan bagaimana janji ekonomi dari kekuatan besar sering kali bertabrakan dengan realitas lokal dan pengaruh regional. Di era di mana diplomasi transaksional mendominasi, negara-negara kecil seperti Honduras harus menavigasi antara harapan dan keterbatasan, dengan implikasi yang lebih luas bagi stabilitas global. Apakah pergeseran ini akan menjadi tren baru di Amerika Latin? Hanya waktu yang akan menjawab, tapi satu hal pasti: dinamika ini memperkuat peran AS sebagai penentu utama dalam persaingan Taiwan-China.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
