RI News. Cilacap – Di tengah gejolak penegakan hukum yang menimpa pemerintahan daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan instruksi tegas agar roda pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap tetap berputar normal tanpa hambatan. Pesan tersebut disampaikan secara langsung melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, dalam pertemuan asistensi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) setempat, Minggu (15/3/2026).
Pertemuan tersebut juga menjadi momen penyerahan surat keputusan penunjukan Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap. Penugasan ini dilakukan menyusul situasi hukum yang sedang berlangsung terhadap bupati sebelumnya, yang memaksa pemerintah provinsi turun tangan untuk menjaga kontinuitas kepemimpinan daerah.
Iwanuddin menegaskan, prioritas utama saat ini adalah memastikan tidak ada satupun layanan esensial yang terdampak dinamika tersebut. Bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta berbagai urusan administrasi publik lainnya harus terus berjalan lancar seperti biasa.
“Pesan inti dari Bapak Gubernur adalah pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu sedikit pun. Semua sektor vital harus tetap optimal, tanpa alasan apapun,” ujar Iwanuddin saat menyampaikan arahan tersebut.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya semangat kerja kolektif di semua lini pemerintahan. Tidak ada satu individu yang bisa menangani segalanya sendirian. Keberhasilan hanya bisa dicapai melalui sinergi solid antara Forkopimda, OPD, hingga tingkat kecamatan.
“Tidak ada Superman di sini, yang ada adalah Super Team. Semua elemen harus bahu-membahu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
Selain menjaga kelancaran pelayanan, Iwanuddin juga menyampaikan peringatan keras terkait pencegahan korupsi. Ia menyoroti sejumlah praktik yang selama ini kerap menjadi celah masalah hukum, seperti pemberian ‘hadiah’ atau THR di momen hari raya, penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, proses perizinan yang tidak transparan, serta pelaksanaan pelatihan atau kegiatan yang menyimpang dari aturan.
Baca juga : Ahmad Luthfi Ajak Relawan Jadi Pilar Utama Percepatan Pembangunan Jawa Tengah
“Semua budaya negatif itu harus diakhiri sekarang juga. Stop di sini. Kita harus membangun tata kelola yang bersih dan akuntabel untuk masa depan yang lebih baik,” katanya dengan nada tegas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjut Iwanuddin, berkomitmen memberikan pendampingan dan pembinaan intensif kepada Pemkab Cilacap. Dukungan tersebut dimaksudkan agar situasi daerah tetap kondusif dan pelayanan publik terus berada pada level terbaik.
Tak ketinggalan, gubernur juga mengingatkan agar stabilitas harga kebutuhan pokok dijaga ketat, khususnya menjelang Hari Raya Idulfitri. Pengendalian inflasi menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan.
“Layani warga sebaik-baiknya, jaga inflasi, dan pastikan Kabupaten Cilacap tetap kondusif. Itulah arahan utama Bapak Gubernur,” pungkas Iwanuddin.
Dengan penegasan ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan di Cilacap dapat fokus pada esensi tugasnya: melayani publik secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.
Pewarta: Nandang Bramantyo
About the Author
