RI News. Sorong, Papua Barat Daya – Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) mendesak pemerintah daerah dan pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menerapkan pengawasan ketat terhadap aspek higiene dan sanitasi dapur. Langkah ini dinilai krusial guna mencegah risiko keracunan pangan massal di tengah upaya penyaluran makanan bergizi bagi siswa dan masyarakat di Kota Sorong.
Ketua HAKLI Prof. Arif Sumantri menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Sorong pada Jumat. Menurutnya, dapur merupakan titik paling rentan dalam rantai pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Bagian paling kritis itu ada pada dapur. Karena itu quality control hygiene dan sanitasi harus benar-benar melekat dalam tugas pokok pengelola SPPG,” tegas Prof. Arif.
Ia menambahkan bahwa selain melibatkan ahli gizi dan tenaga administrasi, setiap unit SPPG juga harus didukung oleh tenaga sanitasi lingkungan profesional. Prof. Arif mengusulkan agar setiap lima SPPG didampingi satu tenaga sanitasi lingkungan yang bertugas melakukan pemantauan berkala terhadap seluruh proses pengolahan makanan, mulai dari bahan baku hingga penyajian.
“Pengawasan sanitasi tidak hanya berfokus pada kualitas makanan, tetapi juga pengelolaan limbah pangan atau food waste agar tidak menjadi persoalan lingkungan baru,” jelasnya.
Prof. Arif menekankan pentingnya pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah makanan. Menurut dia, food waste tidak boleh sekadar dibuang, melainkan dapat diubah menjadi peluang ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar, sekaligus menjaga kebersihan lingkungan.
Baca juga : Jawa Siap Jadi Pusat Revolusi Energi Surya Nasional, 24 Ribu Hektare Lahan Telah Disiapkan untuk PLTS 100 GW
“Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah pangan dapat menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Selain itu, evaluasi terhadap sisa makanan juga menjadi perhatian penting. Prof. Arif mengatakan tingginya volume food waste bisa menjadi indikator adanya ketidaksesuaian menu dengan selera penerima manfaat.
“Kalau food waste masih tinggi berarti ada yang harus dievaluasi, misalnya menu yang kurang diminati,” katanya.
Pernyataan HAKLI ini muncul di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas nasional untuk meningkatkan status gizi generasi muda. Para ahli kesehatan lingkungan menilai bahwa tanpa pengawasan sanitasi yang ketat dan terstruktur, potensi risiko kesehatan masyarakat justru bisa muncul dari program yang bertujuan mulia tersebut.
HAKLI berharap rekomendasi ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat agar Program MBG di Papua Barat Daya tidak hanya berhasil dari sisi gizi, tetapi juga aman dari segi higiene dan ramah lingkungan.
Pewarta : Anjar Bramantyo
About the Author
