RI News Portal. Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak berniat menjual atau melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Sebaliknya, ia mengajukan skema tukar guling aset strategis dengan pemerintah pusat sebagai langkah untuk mengatasi beban fiskal yang terus membengkak akibat operasional bandara tersebut.
Dalam pernyataannya di Bandung pada Jumat lalu, Dedi menjelaskan bahwa usulan ini muncul karena BIJB Kertajati belum mampu mandiri secara finansial. Setiap tahun, APBD Provinsi Jawa Barat harus menanggung biaya operasional signifikan tanpa adanya pendapatan yang sepadan dari aktivitas penerbangan komersial.
“Beban fiskal ini sangat berat. Kami tidak ingin terus menyuntik dana tanpa solusi jangka panjang,” ujar Dedi.
Ia menyoroti faktor utama yang menghambat perkembangan Kertajati sebagai bandara komersial, yaitu ketidakselarasan kebijakan transportasi nasional. Keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma yang tetap beroperasi penuh, ditambah kehadiran kereta cepat Whoosh yang memudahkan akses dari Jakarta ke Bandung, membuat penumpang lebih memilih opsi yang lebih dekat dan efisien. Akibatnya, potensi Kertajati sebagai pintu gerbang internasional bagi kawasan Priangan sulit terealisasi.
“Orang dari Bandung atau Jakarta lebih memilih Halim karena jarak dan kemudahan. Whoosh juga membuat Kertajati kehilangan daya tarik,” tambahnya.
Sebagai alternatif radikal, Dedi mengusulkan pengalihfungsian kawasan BIJB Kertajati menjadi pusat industri pertahanan nasional. Rencana ini mencakup potensi penetapan bandara sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara sekaligus pusat pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Usulan tersebut, menurutnya, telah mendapat respons positif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saya telah mengusulkan hal ini langsung, dan Presiden memberikan harapan besar agar Kertajati bisa menjadi aset strategis pertahanan. Kami juga berkoordinasi intens dengan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Pertahanan,” ungkap Dedi.
Dalam skema tukar guling yang diusulkan, Pemprov Jawa Barat bersedia menyerahkan sepenuhnya kepemilikan dan operasional BIJB Kertajati kepada pemerintah pusat. Sebagai imbalannya, provinsi mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung beserta kawasan terkait PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan sekitarnya.
Baca juga : Polres Wonogiri Salurkan 2.749 Paket Makan Bergizi Gratis, Tingkatkan Kesehatan Ribuan Pelajar Eromoko
Dedi meyakini langkah ini jauh lebih menguntungkan secara ekonomi bagi daerah. Pasar Bandara Husein Sastranegara sudah mapan dengan lalu lintas penumpang yang stabil, sehingga potensi pendapatan asli daerah (PAD) bisa ditingkatkan melalui modernisasi. Rencana tersebut meliputi perpanjangan landasan pacu dan peningkatan fasilitas lainnya, yang diyakini dapat segera meningkatkan okupansi bandara.
“Modernisasi Husein tidak butuh waktu lama. Dengan penambahan runway saja, bandara ini bisa langsung ramai kembali,” katanya optimistis.
Terkait potensi selisih nilai aset antara kedua bandara, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada proses penilaian independen oleh profesional appraisal. Ia menekankan bahwa ini bukan transaksi jual beli, melainkan pertukaran aset antarlembaga pemerintah yang dapat diselesaikan secara teknis.
“Kami menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara. Ini urusan sesama pemerintah, tinggal hitung nilai asetnya melalui appraisal yang obyektif,” tutup Dedi.
Usulan ini menjadi sorotan karena mencerminkan upaya mencari solusi inovatif di tengah tantangan pengelolaan infrastruktur strategis yang kerap terhambat oleh kebijakan nasional yang saling bertabrakan. Jika terealisasi, skema ini berpotensi mengubah wajah kawasan Kertajati dari bandara yang sepi menjadi pusat kekuatan industri dan pertahanan negara.
Pewarta : Mukhlis
About the Author
