RI News. New York – Badan Penegakan Narkotika Amerika Serikat (DEA) telah menetapkan Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai “target prioritas” dalam sejumlah penyelidikan yang meneliti kemungkinan keterlibatannya dengan jaringan perdagangan narkoba internasional. Penetapan ini didasarkan pada dokumen internal DEA serta informasi dari sumber-sumber yang mengetahui jalannya penyelidikan.
Status “target prioritas” hanya diberikan kepada individu yang dinilai DEA memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan narkoba. Penyelidikan terkait nama Petro telah muncul sejak tahun 2022, terutama berdasarkan keterangan informan rahasia. Dugaan yang sedang diselidiki mencakup kemungkinan hubungan dengan Kartel Sinaloa asal Meksiko, serta upaya memanfaatkan kebijakan “perdamaian total” untuk menguntungkan para bandar narkoba besar yang diduga mendukung kampanye presidennya. Selain itu, ada indikasi penggunaan aparat hukum untuk menyelundupkan kokain dan fentanil lewat pelabuhan Kolombia.
Penyelidikan federal yang dipimpin jaksa di Manhattan dan Brooklyn (New York) juga menyoroti tuduhan bahwa perwakilan Petro meminta suap dari narapidana penyelundup narkoba di Lembaga Pemasyarakatan La Picota. Imbalannya adalah janji untuk menghalangi ekstradisi mereka ke Amerika Serikat. Dokumen DEA juga menyebut kemungkinan penggunaan mantan staf kampanye serta pejabat perusahaan minyak negara Ecopetrol untuk mengalirkan dana kepresidenan ke luar negeri, yang diduga untuk kepentingan pribadi setelah masa jabatannya berakhir.
Presiden Petro dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan dengan penyelundup narkoba dan tidak menerima dana dari mereka selama kampanye. Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Petro menyebut tuduhan ini sebagai serangan dari kelompok sayap kanan ekstrem Kolombia yang menurutnya justru memiliki ikatan nyata dengan dunia narkoba. Ia yakin proses hukum di Amerika Serikat akan membuktikan ketidakbenaran tuduhan tersebut karena kurangnya bukti kuat. Kedutaan Besar Kolombia di Washington juga menyatakan bahwa laporan-laporan itu bersumber dari informasi anonim pada tahap awal dan tidak memiliki dasar hukum atau fakta yang jelas.
Hingga kini, jaksa federal Amerika Serikat belum secara resmi menyatakan bahwa Petro terlibat langsung dalam kejahatan apa pun. Penyelidikan masih berada pada tahap awal dan belum ada indikasi keterlibatan Gedung Putih dalam proses ini.
Hubungan antara Petro dan pemerintahan Amerika Serikat sempat tegang karena kritik Petro terhadap kebijakan Israel, penindakan kapal narkoba di Karibia, serta perbandingan kebijakan migrasi dengan taktik “Nazi”. Hal itu pernah memicu pencabutan visa Petro dan pengenaan tarif tinggi terhadap barang impor Kolombia. Namun, pertemuan terbaru dengan Presiden Donald Trump menunjukkan tanda-tanda perbaikan hubungan.
Baca juga : Serangan Israel ke Fasilitas Kesehatan Hizbullah: Upaya Memutus Jaring Pengaman Sosial di Lebanon Selatan
Di dalam negeri, keluarga Petro juga menjadi sasaran penyelidikan. Putranya, Nicolás Petro, didakwa pada 2023 karena menerima sumbangan kampanye ilegal dari seorang bandar narkoba untuk membiayai gaya hidup mewah. Nicolás mengaku tidak bersalah, dan ayahnya menyatakan uang itu tidak digunakan untuk kampanyenya. Saudara laki-lakinya, Juan Fernando Petro, juga disebut terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan narapidana narkoba terkait penyerahan senjata sebagai imbalan perlindungan dari ekstradisi.
Kolombia sebagai produsen kokain terbesar di dunia telah lama diwarnai persinggungan antara politik dan narkotika. Kasus-kasus seperti pemilihan Pablo Escobar ke Kongres pada 1980-an hingga pendanaan ilegal kampanye presiden di era 1990-an menunjukkan betapa dalamnya masalah ini.
Penyelidikan di Amerika Serikat ini masih jauh dari tahap dakwaan formal. Namun, perkembangannya berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Bogotá-Washington di tengah upaya pemerintahan Petro yang berhaluan kiri untuk mengubah posisi Kolombia di panggung regional dan global.
Pewarta : Setiawan Wibisono
About the Author
