“Kemkomdigi harus menjaga momentum ini dengan membangun sistem layanan publik digital yang inklusif, terbuka, dan akuntabel. Peningkatan PNBP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan dan perlindungan hak digital warga negara,”
RI News Portal. Jakarta, Mei 2025 — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Republik Indonesia mencatatkan capaian signifikan dalam aspek penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada kuartal pertama tahun 2025. Berdasarkan data yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, Kemkomdigi membukukan PNBP sebesar Rp3,25 triliun atau 10,9 persen dari total PNBP kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp29,7 triliun. Pencapaian ini menempatkan Kemkomdigi sebagai kontributor PNBP terbesar di antara seluruh K/L.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap peran strategis Kemkomdigi dalam mewujudkan transformasi digital nasional. “Kami berterima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha yang mempercayakan izin dan layanan digital kepada Kemkomdigi. Capaian ini adalah hasil kerja keras seluruh tim,” ujar Meutya dalam pernyataan resmi yang diterima media, Senin (12/5/2025).
Dari perspektif kebijakan publik, kontribusi PNBP yang signifikan dari sektor digital menunjukkan meningkatnya efisiensi layanan perizinan dan inovasi digital yang berdampak pada pendapatan negara. Hal ini sekaligus memperlihatkan transformasi birokrasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.
Plh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Suahasil Nazara, mengungkapkan bahwa terdapat 10 K/L utama yang berkontribusi sebesar 71,7 persen dari total PNBP nasional. “PNBP K/L adalah Rp29,7 triliun, 71,7 persennya ada di 10 kementerian ini. Ini memperlihatkan betapa pentingnya peran K/L dalam konteks PNBP kita,” jelasnya saat RDP pada Kamis (8/5/2025).
Dari sisi ekonomi politik, peningkatan PNBP Kemkomdigi mencerminkan keberhasilan negara dalam mengelola aset dan layanan digital sebagai sumber daya strategis. Dengan meningkatnya peran digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dan sektor swasta, Kemkomdigi secara tidak langsung menjadi pendorong utama produktivitas ekonomi nasional.
Baca juga : Isu Keselamatan dan Keamanan Wisatawan Jadi Sorotan dalam Forum Diskusi di Gunungkidul
Lebih lanjut, capaian ini juga dapat dikaji dari sisi tata kelola kelembagaan. Kinerja PNBP yang tinggi berpotensi memperkuat legitimasi Kemkomdigi dalam perumusan kebijakan strategis lintas sektor, khususnya dalam hal pengelolaan spektrum frekuensi, data center nasional, serta pengembangan infrastruktur jaringan.
Menteri Meutya Hafid menegaskan bahwa capaian PNBP ini akan dijadikan momentum untuk memperkuat layanan digital yang lebih inovatif dan transparan. “Ini menjadi dorongan kami untuk terus meningkatkan layanan, baik secara transparansi maupun inovasi digital,” tandasnya.
Secara umum, keberhasilan Kemkomdigi dalam mengoptimalkan PNBP tidak hanya berdampak terhadap keuangan negara, tetapi juga memperkuat posisi kementerian tersebut sebagai aktor kunci dalam agenda digitalisasi nasional. Tantangan ke depan adalah memastikan bahwa peningkatan pendapatan ini sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik dan terjaminnya perlindungan data masyarakat.
Pewarta : Yogi Hilmawan
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
