RI News Portal. Padang – Upaya membangun ketahanan masyarakat pasca-bencana hidrometeorologi yang melanda akhir 2025, Pemerintah Pusat Indonesia telah menyalurkan bantuan tahap pertama secara virtual kepada korban di tiga provinsi utama: Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Inisiatif ini, yang difokuskan pada perbaikan rumah rusak ringan dan rusak sedang, menandai komitmen nasional untuk mendukung pemulihan mandiri warga, sambil menyoroti tantangan adaptasi terhadap risiko cuaca ekstrem yang semakin sering akibat perubahan iklim.
Acara penyerahan bantuan digelar pada Jumat, 13 Februari 2026, dengan partisipasi virtual dari berbagai pemangku kepentingan. Di Kota Padang, yang menjadi salah satu titik fokus di Sumatera Barat, Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir turut hadir di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang Aie Pacah. Mereka didampingi oleh Dankorbrimob Polri Komjen Pol Ramdani Hidayat serta Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rustian. Kegiatan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga mencerminkan koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat distribusi bantuan langsung ke masyarakat.
Untuk Kota Padang saja, alokasi dana mencapai 4,53 miliar rupiah, yang dibagi menjadi 3,72 miliar rupiah untuk 248 kepala keluarga dengan rumah rusak ringan—masing-masing menerima 15 juta rupiah—serta 810 juta rupiah untuk 27 kepala keluarga dengan rumah rusak sedang, dengan besaran 30 juta rupiah per penerima. Bantuan ini diharapkan menjadi katalisator bagi warga untuk segera memulai perbaikan, mengingat bencana November 2025 yang menyebabkan kerusakan luas akibat banjir dan longsor yang dipicu oleh curah hujan ekstrem.
Dalam konteks yang lebih luas, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjelaskan bahwa bantuan stimulan ini menjangkau total 9.884 unit rumah rusak ringan dan 7.389 unit rumah rusak sedang di ketiga provinsi. Alokasi anggaran secara keseluruhan mencapai sekitar 369,8 miliar rupiah, dengan rincian 341,5 miliar rupiah untuk Aceh, 10,8 miliar rupiah untuk Sumatera Utara, dan hampir 17,5 miliar rupiah untuk Sumatera Barat. “Dengan berbagai bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat segera memperbaiki rumah secara mandiri dan kembali menjalani kehidupan normal,” ujar Pratikno, menekankan pendekatan stimulan yang mendorong partisipasi aktif warga dalam rekonstruksi.
Baca juga : Ultimatum Keras Bupati Aceh Barat: 50 Kepala Desa Terancam Pecat atas Temuan Korupsi Dana Desa Rp40,9 Miliar
Sementara itu, Fadly Amran menyampaikan apresiasi mendalam atas respons cepat pemerintah pusat. Ia menyoroti pentingnya bantuan ini dalam meringankan beban korban, sambil menyuarakan harapan untuk dukungan lebih lanjut. “Kami berharap juga dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat pembangunan rumah Hunian Tetap bagi masyarakat Kota Padang yang rumahnya rusak berat,” katanya. Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan di tiga lokasi strategis untuk proyek tersebut, yang diharapkan dapat meningkatkan resiliensi jangka panjang terhadap ancaman hidrometeorologi serupa.
Langkah ini bukan hanya bantuan finansial, melainkan bagian dari strategi nasional untuk membangun masyarakat yang lebih adaptif. Di tengah tren peningkatan frekuensi bencana cuaca di wilayah tropis seperti Sumatra, pendekatan seperti ini menekankan integrasi antara respons darurat dan pembangunan berkelanjutan. Meski demikian, keberhasilan pemulihan bergantung pada koordinasi yang ketat antara pemerintah daerah dan pusat, serta partisipasi masyarakat untuk memastikan dana dimanfaatkan secara efektif.
Pewarta : Jum Aini
About the Author
