“Rusia menggunakan doktrin ‘escalate to de-escalate’ untuk menekan lawan-lawannya secara psikologis dan diplomatis. Retorika nuklir bukan hanya instrumen pertahanan, tetapi juga alat negosiasi.”
— Dr. Katarzyna Zysk, Profesor Studi Strategis
RI News Portal. Jakarta, 04-Mei-2025. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina terus mengalami eskalasi meskipun terdapat berbagai inisiatif gencatan senjata. Dalam konteks ini, pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin mengenai kemungkinan penggunaan senjata nuklir menjadi perhatian global. Artikel ini menganalisis narasi politik dan strategi keamanan yang disampaikan oleh Presiden Putin dalam dokumenter resmi televisi pemerintah Rusia, serta merespons perkembangan diplomatik dan militer terkini, termasuk serangan drone di Kyiv dan perbedaan persepsi antara Rusia dan Ukraina terkait gencatan senjata. Dengan pendekatan kualitatif dan kerangka analisis studi keamanan, tulisan ini menunjukkan bagaimana retorika nuklir dan narasi sejarah digunakan sebagai instrumen legitimasi sekaligus tekanan dalam perang jangka panjang.
Konflik Rusia–Ukraina yang dimulai secara intensif sejak Februari 2022 telah memasuki tahun ketiganya dengan tingkat eskalasi yang mengkhawatirkan. Selain pertempuran di medan perang, perang narasi dan diplomasi berlangsung secara paralel. Salah satu perkembangan krusial adalah pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait kesiapan nuklir negara tersebut, yang menandai perubahan doktrinal sekaligus bentuk sinyal strategis terhadap kekuatan Barat.
Dalam dokumenter bertema kepemimpinan selama seperempat abad yang ditayangkan oleh televisi pemerintah Rusia pada awal Mei 2025, Presiden Putin menyampaikan bahwa “belum ada kebutuhan untuk menggunakan senjata nuklir di Ukraina” dan berharap situasi tersebut tidak akan terjadi. Meskipun demikian, Putin menekankan bahwa Rusia memiliki “kekuatan dan sarana” untuk membawa konflik menuju “kesimpulan logis.” Ungkapan ini mencerminkan kesinambungan antara retorika militer dan kebijakan luar negeri Rusia yang semakin mengarah pada intensifikasi konflik sebagai instrumen negosiasi.
Lebih lanjut, pada November 2024, Rusia mengadopsi versi terbaru dari doktrin nuklir nasional, yang menurunkan ambang penggunaan senjata nuklir, termasuk kemungkinan respons terhadap serangan konvensional yang didukung kekuatan nuklir asing. Hal ini memperluas spektrum legitimasi penggunaan senjata pemusnah massal dalam kerangka pertahanan nasional, yang dinilai oleh banyak pihak sebagai bentuk ancaman terselubung terhadap NATO dan mitra Ukraina.
Baca juga : Audit Investigatif Inspektorat Terhadap Pembangunan Jalan Rabat Beton di Pekon Heni Arong, Lampung Barat
Dinamika Gencatan Senjata dan Ketegangan Diplomatik
Pernyataan Putin bertepatan dengan usulan gencatan senjata sepihak oleh Rusia selama 72 jam untuk memperingati Hari Kemenangan (8–10 Mei), yang oleh Ukraina dianggap sebagai manuver simbolik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut langkah tersebut sebagai “upaya menciptakan suasana yang lembut” menjelang perayaan tahunan Rusia, seraya memperbarui seruan untuk gencatan senjata selama 30 hari, sebagaimana diusulkan oleh Amerika Serikat.
Perbedaan persepsi ini mencerminkan ketegangan diplomatik yang lebih dalam, di mana Rusia memosisikan dirinya sebagai kekuatan yang menawarkan “solusi damai” dengan pendekatan yang bersifat sepihak dan simbolis, sementara Ukraina menuntut konsistensi dalam tindakan dan substansi diplomatik.
Pada saat wacana gencatan senjata mencuat, serangan udara Rusia ke ibu kota Ukraina, Kyiv, menunjukkan kontras antara narasi diplomatik dan kenyataan militer. Serangan drone pada malam hari melukai 11 warga sipil, termasuk dua anak. Selain itu, serangan bom berpemandu di wilayah Dnipropetrovsk dan Sumy menewaskan sedikitnya dua orang.
Angkatan Udara Ukraina melaporkan bahwa sebanyak 165 drone dan umpan peledak diluncurkan oleh Rusia dalam satu malam, dengan 69 berhasil dicegat. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan keberhasilan menembak jatuh 13 drone Ukraina, menunjukkan intensitas konfrontasi udara yang masih tinggi.
Pernyataan Putin mengenai kesiapan senjata nuklir, yang diimbangi dengan upaya gencatan senjata simbolik, dapat dibaca sebagai bagian dari strategi “escalate to de-escalate,” di mana peningkatan ancaman dimaksudkan untuk menekan pihak lawan menuju kompromi. Namun, pendekatan ini mengandung risiko eskalasi tak terkendali, terutama dalam konteks ketegangan Rusia–NATO yang terus meningkat.
Secara etika politik, penggunaan retorika nuklir di tengah konflik yang telah menimbulkan banyak korban sipil menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai legitimasi moral strategi militer Rusia. Di sisi lain, ketidaksepakatan terhadap bentuk dan substansi gencatan senjata menunjukkan bahwa jalur damai masih dibayangi oleh kepentingan strategis masing-masing pihak.
Konflik Rusia–Ukraina saat ini telah memasuki fase di mana narasi nuklir, simbolisme sejarah, dan realitas di medan tempur saling terkait dalam satu ekosistem konflik berkepanjangan. Pernyataan Presiden Putin mencerminkan keseimbangan antara ancaman dan ajakan kompromi, namun juga memperlihatkan ketidaksinkronan antara wacana damai dan tindakan militer. Guna mendorong resolusi jangka panjang, diperlukan inisiatif internasional yang lebih kuat, termasuk penekanan terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter dan pencegahan proliferasi senjata nuklir.
Pewarta : Setiawan S.Th
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
