“Keterlibatan purnawirawan dalam diskursus kebijakan publik mencerminkan warisan historis militerisme dalam politik Indonesia. Namun, dalam negara demokrasi, peran mereka harus berada dalam kerangka konsultatif, bukan koersif.”
RI News Portal. Jakarta, 05-Mei-2025- Dukungan politik dari kelompok purnawirawan TNI dan Polri terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai dinamika penting dalam hubungan antara militer, politik, dan masyarakat sipil pascareformasi. Pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah organisasi purnawirawan menunjukkan keterlibatan aktif aktor-aktor senior keamanan dalam wacana kebijakan publik, termasuk penguatan Asta Cita dan kritik selektif terhadap program strategis nasional tertentu.
Keterlibatan purnawirawan dalam dinamika politik nasional bukanlah fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks pascapemilu 2024 dan masa transisi pemerintahan, berbagai organisasi purnawirawan TNI-Polri kembali menunjukkan peran signifikan mereka dalam menyampaikan aspirasi dan dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah. Dukungan ini, disampaikan secara eksplisit dalam forum-forum resmi, merupakan refleksi dari hubungan historis dan ideologis antara korps militer-polisi dan kepemimpinan nasional.
Pernyataan dukungan terhadap Asta Cita, delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, disampaikan oleh berbagai organisasi purnawirawan, antara lain Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL), Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara (PPAU), Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), dan Perhimpunan Perwira Purnawirawan Indonesia Raya (Perip).
Plt. Ketua Umum PPAD, Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, menegaskan bahwa purnawirawan tetap mengemban semangat Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Tri Brata, meski telah purna tugas. “Purnawirawan TNI-Polri tetap setia dan taat kepada konstitusi,” ujarnya, menegaskan peran moral-politik mereka sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan.
Menarik untuk dicermati, bahwa dukungan terhadap Asta Cita tidak bersifat mutlak. Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang terdiri dari 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel purnawirawan, menyampaikan delapan butir tuntutan. Salah satu poin penting ialah penolakan terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), serta permintaan penghentian proyek strategis nasional seperti PIK 2 dan Rempang yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
Forum tersebut juga menyerukan penghentian masuknya tenaga kerja asing dari Tiongkok, penertiban sektor pertambangan sesuai Pasal 33 UUD 1945, reshuffle kabinet, reposisi Polri di bawah Kemendagri, dan usulan pergantian Wakil Presiden melalui MPR.
Surat tuntutan tersebut ditandatangani sejumlah tokoh senior TNI seperti Jenderal (Purn) Fachrul Razi, Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal (Purn) Hanafie Asnan, dengan sepengetahuan Jenderal (Purn) Try Sutrisno.
Respons pemerintah terhadap pernyataan para purnawirawan menunjukkan pendekatan yang inklusif dan akomodatif. “Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan,” ujar Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta (30/4). Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara aspirasi korps militer dan prinsip-prinsip pemerintahan sipil.
Namun, dalam interaksi politik ini, penting ditekankan bahwa partisipasi purnawirawan harus tetap berada dalam kerangka hukum dan tidak mengintervensi proses demokrasi konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip subordinasi militer terhadap otoritas sipil dalam sistem demokrasi modern.
Dukungan purnawirawan TNI-Polri terhadap program pemerintah memiliki potensi untuk memperkuat legitimasi politik dan stabilitas nasional. Namun, terdapat tantangan etis dan konstitusional terkait batas keterlibatan politik aktor militer, terutama jika menyangkut usulan yang berkaitan dengan reposisi jabatan publik atau pengaruh terhadap proses hukum.
Sebagai aktor moral bangsa, para purnawirawan diharapkan tetap menjadi penjaga integritas dan konsistensi terhadap nilai-nilai konstitusi. Keterlibatan mereka sebaiknya diposisikan sebagai bagian dari diskursus kebangsaan yang konstruktif, bukan sebagai tekanan politis terhadap sistem demokrasi yang tengah berkembang.
Berikut daftar lengkap delapan tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI:
- Kembali ke UUD 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan.
- Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai (ASTA CITA), kecuali untuk kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
- Menghentikan proyek strategi nasional (PSN) PIK 2, PSN Rempang dan kasus serupa yang disebabkan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
- Menghentikan tenaga kerja asing Tiongkok yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Tiongkok ke negara asalnya
- Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3
- Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada Pejabat dan Aparat Negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
- Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan Izin) di bawah masyarakat Kemendagri.
- Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Pewarta : Yudha Purnama
#rinewsadvertaising, #iklanrinews, #ruangiklan, #terkinirinews,
#beritarinews, #viralrinews, #updaterinews, #inforinews,
#beritarepublikindonesia, #beritaindonesia, #republikindonesianews,
#indonesianews, #republicindonesianews, #republicindonesiannews,
#beritacepat, #beritabaru, #ri_news, #republikindonesiaportal, #pertalberitaindonesia,
#rinewsportal, #republikindonesiaportal, #republicindonesianewsportal, #republicindonesianportal
