Membangun Generasi Berintegritas: Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Perguruan Tinggi

“Kesadaran berperilaku jujur, menjauhi kecurangan, dan membangun integritas masih sangat perlu untuk dikembangkan. Sifat-sifat ini harus mendasari pertumbuhan kapasitas lainnya bagi anak dan remaja, terutama dalam pendidikan,” ujar Brian di Jakarta,

RI News Portal. Jakarta, 29 April 2025 — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Dalam upaya konkret, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menandatangani komitmen bersama untuk memasukkan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK).

Penandatanganan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat aspek pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan. Brian Yuliarto dalam pernyataannya di Jakarta pada Selasa (29/4) menekankan bahwa pembentukan karakter berbasis kejujuran, integritas, dan penolakan terhadap kecurangan harus menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan generasi muda.

“Kesadaran berperilaku jujur, menjauhi kecurangan, dan membangun integritas masih sangat perlu untuk dikembangkan. Sifat-sifat ini harus mendasari pertumbuhan kapasitas lainnya bagi anak dan remaja, terutama dalam pendidikan,” ujar Brian.

Mendiktisaintek juga memberikan apresiasi terhadap inisiatif KPK yang mendorong implementasi pendidikan antikorupsi tidak hanya pada tingkat dasar dan menengah, tetapi juga pada tingkat perguruan tinggi. Menurutnya, upaya menanamkan nilai integritas memerlukan waktu panjang dan konsistensi agar menjadi bagian dari budaya akademik dan sosial masyarakat.

Di pihak lain, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan komitmen penuh lembaganya untuk memperkuat kolaborasi dengan Kemdiktisaintek. Ia menyoroti pentingnya dukungan berkelanjutan dari sektor pendidikan tinggi dalam upaya membudayakan antikorupsi secara sistemik.

“Kami berharap Kemdiktisaintek dapat terus menyediakan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan antikorupsi, termasuk dalam kegiatan kampanye dan penelitian,” tutur Ibnu.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan bahwa target sosialisasi pendidikan antikorupsi bukan hanya mahasiswa, melainkan juga dosen, tenaga kependidikan, dan pimpinan kampus. KPK siap memfasilitasi pelatihan akademik dan praktis guna memperkuat kapasitas dosen dalam mengajarkan mata kuliah tersebut.

Baca juga : Tunggakan Bahan Bakar Minyak TNI Angkatan Laut: Permasalahan dan Solusi yang Diajukan oleh KSAL

Langkah ini menjadi bagian dari pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif, sejalan dengan paradigma bahwa perubahan perilaku dan budaya berintegritas harus ditanamkan sejak masa pendidikan. Integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai-nilai etis.

Implikasi Akademik dan Kebijakan

Dari perspektif hukum dan kebijakan pendidikan, inisiatif ini selaras dengan prinsip nation and character building dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari MKWK memperkuat tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan berkepribadian.

Lebih lanjut, secara politis, kerja sama antara Kemdiktisaintek dan KPK ini menunjukkan pendekatan interinstitusional yang strategis dalam memperkuat integritas bangsa melalui sektor pendidikan tinggi, yang selama ini sering dianggap sebagai salah satu lini pertahanan utama dalam membangun masyarakat antikorupsi di masa depan.

Pewarta : Yudha Purnama