RI News. Yogyakarta, Rabu 18 November 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (BEM PTNU DIY) mengecam keras tindakan anarkis, kekerasan, pembakaran, perusakan fasilitas umum, dan provokasi dalam penyampaian aspirasi di muka umum. Sikap itu disampaikan Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, sebagai respons atas kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi baru-baru ini.
Tegar menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi. Namun, hak tersebut tidak boleh menjadi dalih bagi tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Demonstrasi seharusnya menjadi ruang untuk menyampaikan kritik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mendorong perubahan kebijakan. Bukan justru menjadi ruang tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas dan mencederai perjuangan mahasiswa. Jangan sampai aspirasi yang seharusnya membawa perubahan justru dibajak oleh tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat,” tegas Tegar.

BEM PTNU DIY juga menyoroti temuan sejumlah barang yang diduga tidak berkaitan dengan kebutuhan menyampaikan aspirasi, yakni senjata tajam, bom molotov, gotri, dan petasan, di samping barang lainnya. Menurut organisasi ini, temuan tersebut perlu ditelusuri menyeluruh, mulai dari asal-usul, kepemilikan, hingga tujuan penggunaannya dalam rangkaian aksi.
BEM PTNU DIY mendesak Polda DIY melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengungkap ada tidaknya pihak yang sengaja menyiapkan kekerasan atau memprovokasi massa hingga demonstrasi berujung ricuh.
Di sisi lain, Tegar menyoroti penanganan massa oleh aparat kepolisian. Ia mengajak publik menilai peristiwa secara utuh, tidak hanya berdasarkan potongan video saat petugas mengendalikan massa. Menurutnya, ketika sebagian massa yang identitas dan asal kelompoknya belum jelas mulai membakar dan merusak fasilitas umum, situasi keamanan mengalami eskalasi yang menuntut langkah pengendalian dari aparat.
Tegar menjelaskan bahwa pengendalian massa melalui tahapan Dalmas, dari status hijau hingga merah, harus dipahami berdasarkan indikator eskalasi dan kondisi faktual di lapangan. BEM PTNU DIY memandang langkah aparat sebagai bagian dari respons terhadap kericuhan, yang penilaiannya harus mengacu pada kesesuaian dengan SOP Dalmas yang berlaku.
“Jangan hanya melihat penanganan aksi dari potongan video ketika aparat melakukan pengendalian massa. Kita juga harus melihat apa yang terjadi sebelumnya. Ketika sebagian massa mulai melakukan pembakaran dan perusakan fasilitas umum, tentu ada eskalasi situasi keamanan yang harus direspons oleh aparat. Pengendalian massa dari tahapan hijau hingga merah merupakan mekanisme yang memiliki indikator dan prosedur. Karena itu, penanganan aparat harus dilihat secara utuh berdasarkan SOP dan kondisi faktual di lapangan,” ungkapnya.
Meski demikian, BEM PTNU DIY menekankan bahwa setiap tindakan kepolisian harus profesional, proporsional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada dugaan pelanggaran prosedur atau tindakan berlebihan, hal itu harus diperiksa secara objektif dan transparan.
BEM PTNU DIY meminta pimpinan tertinggi Polda DIY, Irjen Pol. Langgeng Purnomo, S.I.K., M.H., mengusut tuntas seluruh pihak yang terbukti menjadi provokator maupun yang bertanggung jawab atas kericuhan. Penegakan hukum, menurut mereka, harus tanpa tebang pilih, berpijak pada alat bukti yang sah, dan tidak berhenti pada penanganan massa di lapangan.
Polda DIY juga diminta menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum tetap terjaga.
Pewarta: Lee Anno
Tagline: #BEMPTNUDIY, #TegarPradana, #TolakAnarkisme, #DemoDamai, #PoldaDIY, #AspirasiBermartabat, #SOPDalmas, #DemokrasiSehat,

