RI News. Kediri, Rabu 18 November 2026 – Tiga dekade berdampingan dengan tumpukan sampah belum cukup menggeser bentuk kompensasi bagi warga Dusun Genukwatu, Kabupaten Kediri. Aliansi Warga Dusun Genukwatu kembali menuntut pemerintah daerah mengganti bantuan beras dengan uang tunai Rp5 juta per kepala keluarga (KK) setiap tahun. Tuntutan itu mereka sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Kediri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas tata kelola Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sekoto sekaligus menilai ulang bentuk perhatian dan kompensasi yang selama ini diterima masyarakat terdampak. Tuntutan uang tunai itu mewakili sekitar 200 KK yang merasakan langsung dampak keberadaan dan aktivitas TPA.
Bagi warga, angka Rp5 juta bukan semata soal nominal. Tuntutan itu mencerminkan harapan agar pemerintah daerah memberi perhatian yang lebih proporsional kepada mereka yang puluhan tahun hidup di sekitar lokasi pembuangan akhir sampah. Selama ini kompensasi yang diterima berupa beras, yang jumlahnya naik bertahap dari 5 kilogram menjadi 15 kilogram per KK setiap tahun. Warga menilai bantuan itu belum sebanding dengan dampak yang mereka tanggung dan belum menjawab kebutuhan keluarga. Mereka menginginkan kebijakan kompensasi yang lebih layak, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata.

RDP kali ini belum menghasilkan keputusan konkret atas tuntutan tersebut. Warga berharap aspirasi mereka tidak berhenti di ruang rapat, melainkan benar-benar menjadi kebijakan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menjelaskan bahwa pihak eksekutif melalui DLH sebenarnya telah mengajukan peningkatan bantuan bagi warga terdampak. Bantuan beras yang kini 15 kilogram per KK setiap tahun diusulkan naik menjadi 30 kilogram per KK per tahun.
Untuk rencana itu, kebutuhan anggaran yang diajukan sekitar Rp983 juta. Komisi III menyatakan akan mengawal usulan tersebut bersama Badan Anggaran (Banggar) dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2027. Pengawalan ini diharapkan membuka peluang agar peningkatan bantuan terealisasi tahun depan.
Adapun tuntutan uang tunai Rp5 juta per KK per tahun, DPRD memastikan aspirasi itu telah diterima dan akan dibahas lebih lanjut. Artinya, usulan tersebut masih memerlukan kajian bersama pihak terkait sebelum kebijakan maupun mekanisme realisasinya dapat ditentukan.
Di luar kompensasi, warga berharap pemerintah daerah membenahi sistem pengelolaan sampah di TPA Sekoto agar lebih tertib serta memperhatikan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Dari sudut pandang tata kelola, TPA tidak dapat dipandang sekadar tempat membuang sampah. Pengelolaannya perlu mempertimbangkan dampak lingkungan, kualitas hidup warga, dan keberlanjutan sistem pengolahan sampah jangka panjang.
Keberadaan TPA Sekoto selama kurang lebih tiga dekade menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat sekitar harus diperhitungkan dalam setiap kebijakan pengelolaan lingkungan. Karena itu, warga berharap hasil RDP menjadi titik awal solusi yang lebih menyeluruh, tidak hanya menaikkan kompensasi tetapi juga mengevaluasi tata kelola TPA.
Yang dibutuhkan warga Genukwatu, menurut mereka, bukan janji atau angka dalam usulan anggaran, melainkan langkah nyata yang dapat dirasakan langsung. Kini tindak lanjut RDP menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kediri, yakni sejauh mana aspirasi warga diterjemahkan menjadi keputusan konkret, baik melalui peningkatan kompensasi maupun perbaikan tata kelola TPA Sekoto.
Pelayanan publik yang berpihak pada rakyat pada akhirnya tidak hanya diukur dari kebijakan yang dibuat, tetapi dari kehadiran pemerintah dalam menjawab persoalan warga yang menanggung dampak langsung sebuah kebijakan pembangunan.
Pewarta: Alex Franico
Tagline: #KompensasiTPA, #TPASekoto, #WargaGenukwatu, #DPRDKediri, #RDP2026, #KeadilanLingkungan, #RAPBD2027, #TataKelolaSampah,

